AdvertorialMejayan

Pemkab Madiun Pastikan Update Data Kependudukan

CARUBAN, Jawa Pos Radar Caruban – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun mengadakan Bimtek Rekonsiliasi Data Kependudukan Desa/Kelurahan dalam rangka menciptakan kevalidan kependudukan, Selasa (30/7).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Madiun Drs. P. W. Widodo ketika membuka acara menyebutkan bahwa jumlah peserta 412 dari 206 desa/kelurahan yang mengikuti bimtek. Dia berharap para petugas di lapangan mampu menjalankan tugas mengumpulkan data kependudukan yang valid. ‘’Kevalidan data mampu digunakan untuk database organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengambilan keputusan pemerintah Kabupaten Madiun’’ jelas Widodo.

Pada bimtek ini peserta diberi contoh bagaimana mengambil data kependudukan yang valid dan bagaimana menggunakan aplikasi rekonsiliasi data. Dengan adanya aplikasi tersebut, nantinya petugas di lapangan dimudahkan untuk pengambilan data penduduk. Bimtek diadakan dua hari, mulai Selasa sampai Rabu (31/7). ‘’Dalam dua hari nanti kami berharap para peserta mampu memanfaatkan dan menyerap materi dari narasumber,’’ ucapnya.

Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro berharap, dengan adanya bimtek rekonsiliasi data kependudukan ini mampu menyelaraskan cara pengambilan data kependudukan yang valid di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Madiun. ‘’Data yang valid dan akurat nantinya membantu pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat,’’ katanya.

Penyelarasan pemahaman pengambilan data setiap desa/kelurahan di Kabupaten Madiun terus dibangun supaya tidak ada perbedaan. Untuk menunjang kinerja di setiap desa, nantinya ada penambahan tenaga IT. ‘’Selaraskan dahulu di setiap desa, baru bicara soal tenaga IT. Kalau pemahamannya belum sama, maka tidak bisa bicara tentang kebutuhan IT,’’ ujarnya.

Permasalahan data kependudukan yang kurang update kini sedikit demi sedikit dibenahi. Supaya nanti pemkab lebih tepat sasaran untuk menyalurkan bantuan, pemberdayaan, dan pembangunan. ‘’Dengan data kependudukan yang update, maka nantinya mengurangi bantuan yang tidak tepat sasaran menjadi tepat sasaran,’’ tuturnya.

Data kependudukan dari disdukcapil nantinya juga akan digunakan seluruh OPD sebagai pedoman mereka. Masyarakat tidak perlu khawatir soal data pribadinya yang lengkap akan digunakan secara langsung oleh setiap OPD. ‘’Hanya data perorangan dan data agregat yang nantinya digunakan,’’ imbuh Nurlailawati, perwakilan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Nurlailawati juga menunjukkan sebuah contoh tidak update-nya data kependudukan di suatu daerah. Ada sebuah kasus data kependudukan ganda. Dari contoh tersebut bisa disimpulkan kurangnya update dan jelinya petugas di lapangan. ‘’Ini baru contoh data kependudukan ganda, banyak juga data kependudukan lebih dari dua,’’ bebernya. (ti7/c1/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close