Madiun

Pemkab Madiun Moratorium Pendirian Minimarket

MADIUN – Berkas pengajuan lima toko modern yang maladministrasi tak macet di meja pimpinan. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) memastikan kelima berkas itu telah dikembalikan ke pihak yang mengajukan. ‘’Kami persilakan satpol PP menyegelnya,’’ kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto kemarin (21/2).

Rupanya, pemkab telah memberlakukan moratorium pendirian toko modern. Alasan itu pula yang mendasari DPMPTSP menolak pengajuan berkas lima toko modern yang telanjur beroperasi tersebut. ‘’Hingga kini 71 toko modern sudah berdiri. Jumlahnya sudah banyak,’’ ujarnya.

Puluhan minimarket itu tersebar di 13 kecamatan. Hanya Kare dan Gemarang yang nihil. Mejayan terbanyak dengan 14 unit. Disusul Wungu 11 unit. Masing-masing tujuh di Dolopo dan Balerejo serta enam di Jiwan dan Pilangkenceng. Kemudian Saradan dan Geger sama-sama sudah berdiri lima toko (selengkapnya lihat grafis).

Arik tidak bisa menjelaskan secara eksplisit indikator atas 71 toko modern itu dikategorikan jumlah yang banyak. Mengingat Perda 4/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern tidak mengatur batasan jumlah minimum. Hanya, dia menekankan banyak warga yang mengeluhkan keberadaan minimarket. Khususnya pedagang toko kelontong yang lokasinya berdekatan dengan toko modern. Juga, jenis dagangannya yang hampir sejenis. ‘’Keluhan itu jadi alasan kedua menghentikan sementara proses perizinan,’’ ujarnya sembari menyebut menimbang masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

Arik menyebut alasan terakhir moratorium adalah masih berlangsungnya proses revisi Perda 4/2013 yang di-handle dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM). Substansi perubahan regulasi itu kemungkinan besar memengaruhi penerapan perizinan toko modern saat ini. Misalnya, pengendalian jumlah minimarket di suatu daerah yang dirumuskan dalam sejumlah indikator. Misalnya, titik lokasi, luas wilayah, dan jumlah penduduk. ‘’Itu teknis ranahnya disperdakop-UM,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Tidak hanya lima minimarket yang saat ini bermasalah, moratorium juga diterapkan untuk pengajuan baru. Penerapan kebijakan tersebut tidak sampai ditindaklanjuti dengan surat keputusan (SK) moratorium bupati. DPMPTSP sebatas menyampaikan secara lisan kepada para investor yang hendak menanamkan modalnya. ‘’Kami sampaikan kalau masih dalam penataan baru,’’ katanya. (cor/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close