Ngawi

Pemkab Larang Camat Keluarkan IMB Bagi Individu yang Bersifat Kolektif

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pemkab mengambil sikap tegas menyikapi upaya pengembang perumahan nakal mengakali persyaratan. Yakni, melarang para camat mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi individu yang bersifat kolektif. ‘’Mulai sekarang sudah tidak boleh lagi,’’ kata Bupati Budi ‘’Kanang’’ Sulistyono Jumat (1/11).

Langkah tegas itu diambil lantaran pemkab mencium praktik menyimpang oleh sejumlah oknum pengusaha properti. Beberapa waktu lalu, pemkab mendapat pengaduan warga terkait keberadaan salah satu perumahan di Desa Klitik, Geneng.

Kala itu, warga melancarkan protes karena sanitasi kawasan perumahan tersebut menabrak lahan milik pemerintah desa (pemdes) setempat. ‘’Karena tidak punya saluran sendiri, akhirnya bengkok desa dipotong untuk itu,’’ ungkap Kanang.

Berawal dari kejadian itu pemkab akhirnya mengetahui bahwa ternyata perizinan kawasan tersebut bukan untuk perumahan. Melainkan hanya bangunan milik individu namun dikolektif sehingga menjadi seperti kompleks perumahan. ‘’Izin ada, tapi orang perorang, bukan perumahan,’’ sebutnya.

Kanang menjelaskan, untuk mendapatkan izin dari pemkab pengembang harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk membangun kawasan perumahan. Selain wajib menyiapkan sanitasi, juga menyediakan sebagian lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) serta fasilitas umum lainnya. ‘’Harus ada amdal lalin (analisis dampak lalu lintas, Red) dan sebagainya,’’ paparnya.

Dia menyebut, selain di Klitik, praktik serupa terjadi di beberapa lokasi lain. Pengembang melakukan pembebasan lahan, lalu menjualnya secara kavlingan. Setelah itu, pembeli membangun rumah di atasnya hingga menjadi sebuah kawasan perumahan. ‘’Kalau seperti itu kan ada indikasi akal-akalan dari pengembang supaya terbebas dari persyaratan,’’ ucapnya.

Karena itu, Kanang meminta seluruh camat agar tidak mengeluarkan izin jika mengendus praktik semacam itu. Sebab, untuk bangunan individu perizinannya cukup di kecamatan. Sedangkan perumahan yang sesungguhnya harus izin ke pemkab. (tif/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close