Pemkab Klaim Pengadaan Barang dan Jasa Bersih Praktik Culas

13

PONOROGO – Proses pengadaan barang dan jasa sensitif bagi korps antirasuah. Secara nasional, banyak ditemukan korupsi di urusan tersebut. Pemkab Ponorogo mengklaim, urusan pengadaan barang dan jasa bersih dari praktik culas. Sebab, sebagian besar barang dan jasa didapat melalui elektronik, sebagaimana saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Sampai saat ini, sudah 70 persen pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ponorogo dilaksakanan secara elektronik, melalui SPSE (sistem pengadaan secara elektronik),’’ sebut Kasubag Pengendalian Program dan LPSE Bagian Adbang Budi Darmawan.

Diakui Budi, belum semua pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. Beberapa pengadaan, masih ditempuh manual tanpa lewat SPSE. Sementara, hampir sebagian besar barang dan jasa dapat diperoleh di e-catalogue. Karenanya, penting mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) beralih ke SPSE seratus persen. ‘’Kami harapkan segera beralih ke sistem elektronik,’’ ujarnya.

Dorongan tersebut acap diutarakan dalam bimbingan teknis (bimtek). Di satu sisi, kemampuan operator di tiap OPD juga perlu ditingkatkan, beradaptasi dengan pembaruan-pembaruan sistem dari pemerintah pusat. ‘’Ada yang belum bisa mengoperasikan padahal memenuhi persyaratan. Upaya-upaya seperti ini penting agar SPSE dapat dimanfaatkan secara maksimal,’’ kata Budi.

Mengapa SPSE dan e-catalogue penting? Budi lantas menjabarkan, bahwa sistem tersebut minim celah rasuah lantaran membatasi ruang interaksi antara pembeli dan penyedia. Pun, harga yang ditawarkan dalam batas wajar. ‘’Kalau interaksi tatap muka ini semakin sedikit, kerawanan pun bisa ditekan sekecil mungkin,’’ urainya.

Pentingnya pemanfaatan SPSE dan e-catalogue sempat ditekankan Kordinator Wilayah Jatim Deputi Bidang Pencegahan KPK Arief Nurcahyo, kala turun gunung ke Bumi Reyog beberapa waktu lalu. Dia menyebut, praktik rasuah paling banyak ditemui di urusan pengadaan barang dan jasa. Lewat SPSE, pengadaan lebih aman dari praktik tersebut lantaran membatasi interaksi langsung pembeli dan penyedia. ‘’Salah satu celah korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Melalui pengadaan secara elektronik, kerawanan itu bisa ditekan,’’ ujarnya. (naz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here