Pemkab Dituntut Jeli Awasi Tempat Karaoke

56

MADIUN – Dentuman suara musik mengalun pelan dari lounge salah satu karaoke di salah satu Kecamatan Mejayan. Pramusaji wira-wiri membawakan beberapa botol minuman alkohol (minol) lengkap dengan gelas ke salah satu room bernyanyi di lantai atas.

Di meja kasir, seorang tamu yang baru saja datang tidak hanya sekadar menyewa room, tapi juga memesan minuman keras (miras) oplosan. ’’Kami menyediakan ABG (arak, bir, dan green sands, Red),’’ kata petugas kasir kepada Radar Caruban akhir bulan lalu.

Minol untuk menemani para tamu berdendang memang bukan menjadi rahasia umum. Hampir semua kafe di Mejayan juga memberikan fasilitas serupa. Meski sesuai Perda 5/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, hanya boleh dijual di hotel berbintang atau restoran tertentu. Menariknya, peredaran minol itu sempat lenyap di seluruh tempat hiburan malam (THM) ketika petugas gabungan pemkab dan Polres menggelar operasi akhir tahun lalu. Nyaris semua perwakilan karaoke mengaku tidak menjual minuman memabukkan tersebut.

Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdakop-UM) Kabupaten Madiun Agus Suyudi tidak tutup mata bahwa sekitar 13 THM di kabupaten ini bebas menjual minol. Hanya empat di antaranya yang berstatus legal. Pihaknya berulang kali mendapati aktivitas penjualan tersebut yang melabrak Perda 5/2015. Sesuai regulasi tersebut, penjualan minuman golongan A dengan kadar alkohol 1 hingga 5 persen hanya diperbolehkan untuk hotel berbintang dan restoran tertentu. Di sisi lain, belasan THM itu belum mengantongi surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB). ’’Hanya satu karaoke yang memiliki SIUP minol golongan A,’’ ujarnya.

Sejumlah perwakilan tempat karaoke mendatangi disperdakop-UM untuk mengurus SIUP MB pasca-operasi gabungan menjelang tahun baru 2019. Salah satunya Mom Entertainment. Akan tetapi, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret sama dengan pengajuan THM lain. Lampu hijau berjualan minol pemkab diberikan dalam dua urusan. Pertama, setelah memiliki surat kerjasama dengan distributor minol resmi yang telah mengantongi izin dari pemerintah provinsi. Kedua, mengubah jenis usaha yang tidak hanya karaoke, melainkan restoran. ’’Di daerah manapun ketentuannya sama, karaoke tidak bisa menjual minol,’’ tegas Agus.

Agus membuka pintu selebar-lebarnya kepada satpol PP agar menutup tempat usaha jenis jasa leading sector-nya itu. Selain, menjadi perseden buruk di mata masyarakat, bupati konsen menjadikan Kabupaten Madiun berakhlak sesuai janji politiknya. Sayangnya, lembaganya tidak punya mengajukan usulan rekomendasi penutupan. Itu menjadi kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) karena kaitannya perizinan. ’’Akan kami komunikasikan bersama-sama,’’ katanya. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here