Pemkab Ditelikung Vendor Bando Jalan Sudirman

109

NGAWI – Keberadaan bando reklame di Jalan Jenderal Sudirman –tepatnya barat perempatan Kartonyono– jelas-jelas menyalahi aturan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan atau jenis lainnya yang melintang di atas jalan.

Kabid Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Budiono membenarkan bahwa bando jalan dilarang. Pun, diakuinya masih ada papan reklame jenis itu yang masih berdiri kokoh di Ngawi. ‘’Tinggal satu (di Jalan Jenderal Sudirman, Red), lainnya sudah dibongkar,’’ kata Budiono kemarin (3/1).

Budiono menyebut, bando yang berdiri sejak 2004 silam itu sejatinya sudah lama hendak dibongkar. Sebab, selain menyalahi aturan, perizinannya telah kedaluwarsa. Celakanya, pihak vendor kini tidak jelas keberadaannya. ‘’Kami masih memikirkan bagaimana cara membongkar maupun biaya pembongkarannya,’’ kilahnya.

Dalam catatan di kantornya, kata dia, bando tersebut milik salah satu vendor asal Semarang, Jawa Tengah. Namun, belakangan diketahui kepemilikannya sudah dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dinas terkait. ‘’Jadi, kami kesulitan mencari siapa yang bertanggung jawab untuk membongkar bando itu. Harusnya saat perubahan kepemilikan ada laporan ke kami juga. Memang nakal vendor itu,’’ ujarnya ketus.

Budiono mengatakan, pembongkaran bando jalan tersebut terbilang sulit. Itu mengingat ukurannya yang superbesar dan terbuat dari bahan-bahan keras hingga membutuhkan alat berat. Persoalannya, dalam proses perizinan awal -sesuai perda kala itu- belum mencantumkan biaya pembongkaran. ‘’Itu yang membuat kami kesulitan ketika terjadi seperti ini (reklame mati, Red),’’ ucapnya.

Sementara, dalam raperda tentang penyelenggaraan reklame terbaru yang saat ini masih tahap proses fasilitasi gubernur sudah mencantumkan biaya pembongkaran sekaligus. Besaran biaya yang dibebankan kepada vendor untuk membongkar sebesar 20 persen dari bujet konstruksinya. ‘’Sehingga jika ada reklame mati pajak dan pihak vendor lepas tangan, kami bisa langsung membongkarnya,’’ tegas Budiono. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here