Madiun

Pemkab Bentuk Tim Khusus Verifikator dan Penagih Tunggakan Piutang PBB-P2

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Desakan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) membentuk tim investigasi dipenuhi Pemkab Madiun. Dalam rapat paripurna penyampaian jawaban pandangan umum fraksi-fraksi Selasa (14/9).

Bupati Ahmad Dawami menyiratkan pembentukan tim khusus penyelesai tunggakan piutang pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) miliaran rupiah tersebut. ‘’Akan membentuk tim verifikasi dan penagihan agar piutang terbayarkan,’’ katanya.

Kaji Mbing, sapaan Ahmad Dawami, menyebut saldo piutang PBB-P2 masih Rp 7,5 miliar. Pihaknya telah berhasil menagih Rp 2,3 miliar per bulan ini. Dalam penanganan piutang PBB, tiga langkah dijalankan. Yakni, penagihan secara aktif sesuai ketentuan dan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).

Lalu,  pemutakhiran data dan menindaklanjuti permohonan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). ‘’Baik akibat perubahan fungsi objek pajak maupun yang tidak ditemukan,’’ ujarnya.

Langkah terakhir adalah digitalisasi aplikasi. Menambah menu akses pada elektronik PBB-P2 (e-PBB-P2). ‘’Sehingga kecamatan dapat memantau perkembangan realisasi pembayaran PBB secara up to date,’’ terang Kaji Mbing.

Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan bahwa tim sesegera mungkin dibentuk. Komandonya langsung dari badan pendapatan daerah (bapenda). Tugas awal tim melakukan verifikasi data. Tujuannya mengetahui siapa saja wajib pajak (WP) yang punya tunggakan. ‘’Penelusuran dan penagihan dalam waktu dekat ini,’’ ucapnya.

Menurut Tontro, pangkal persoalan tunggakan miliaran rupiah itu bukan pada penagih. Melainkan akumulasi para WP yang tidak mengetahui kewajibannya. ‘’Kami akan melakukan verifikasi kembali,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close