Ponorogo

Pemisahan Tahapan CPNS Rogoh APBD Dua Kali

Kebijakan Pusat Kurang Bersahabat

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemkab tidak punya pilihan selain mengalokasikan dana lebih untuk rekrutmen pegawai. Pasalnya, pemerintah pusat mengisyaratkan akan terus membuka keran penerimaan abdi negara mulai tahun depan dan seterusnya. Pun, pemisahan tahapan di 2019 dan 2020 membuat pemkab harus merogoh kocek dua kali. ‘’Kami perlu mempersiapkan untuk tahun-tahun berikutnya, supaya efisien,’’ kata Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Pemkab Ponorogo Agus Pramono Senin (11/11).

Seleksi CPNS Pemkab Ponorogo resmi dibuka sekitar pukul 23.00 (jam 11.00 malam) pada tanggal 11 bulan 11 kemarin. Total formasi yang tersedia sebanyak 503 formasi. Terdiri 298 guru, 92 tenaga kesehatan, dan 113 tenaga teknis. Itu sudah termasuk formasi bagi peraih gelar cum laude dan penyandang disabilitas. Persyaratan indeks prestasi kumulatif (IPK) terbilang minim dibanding daerah sekitar. Hanya 2,75. Panselda mengantisipasi jumlah pelamar bakal membeludak. ‘’Pada seleksi CPNS tahun 2018, jumlah pelamar mencapai 6.336 orang. Syarat IPK kami tetapkan 2,75 untuk mengakomodasi lebih banyak pelamar. Sayangnya, ketika anggaran begitu banyak dikeluarkan, ada formasi yang tidak terdaftar,’’ beber sekda itu.

Anggaran yang harus dibedol pemkab memang tidak sedikit. Pengeluaran berpotensi akan tetap besar hingga bertahun-tahun mendatang. Lantaran kebijakan rekrutmen dari pusat yang kurang bersahabat dengan daerah. Tahun ini saja, pemkab mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 juta untuk membiayai proses pendaftaran, seleksi administrasi, hingga masa sanggah. Itu sudah termasuk pengadaan barang elektronik. ‘’Peralatan itu digunakan tidak hanya untuk seleksi CPNS 2019, tapi juga tahun-tahun berikutnya,’’ ujarnya.

Sementara tahun depan, pemkab minimal harus membedol Rp 1,2 miliar untuk membiayai tahap berikutnya. Dari seleksi kompetensi dasar (SKD), seleksi kompetensi bidang (SKB), hingga pemberkasan. Belum termasuk biaya diklat para CPNS, yang menurut Agus, membutuhkan minimal Rp 1 juta per orang. Masih ada pengeluaran lain. Yakni, menggaji para abdi negara baru itu sepanjang 2020. Anggaran gaji untuk mereka bahkan tembus Rp 16 miliar.  ‘’Rencananya April sudah pemberkasan, siap bekerja 2020,’’ sebut Agus.

Diharapkan, besarnya anggaran yang akan dikeluarkan sepadan dengan input pegawai baru nantinya. Soal itu, Agus cukup optimistis. Terutama jika melihat penerimaan dari formasi cum laude. Data dari seleksi CPNS tahun lalu menunjukkan bahwa para peserta yang mendaftar di jalur tersebut mendapat nilai yang tinggi. ‘’Harapannya, CPNS yang direkrut nanti bisa berkualitas,’’ ucapnya. (naz/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close