PEMILU 2019: Suket Akhirnya Bisa Dipakai Nyoblos

40

MADIUN – Warga yang belum mencetak e-KTP tetap  bisa menggunakan suaranya dalam pemilu 17 April mendatang. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materi undang-undang pemilu pada Kamis (28/3) lalu.

Salah satu hasilnya, warga diperbolehkan datang ke TPS untuk mencoblos berbekal surat keterangan (suket) perekaman e-KTP yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) setempat.

Dalam amar putusannya, hakim MK menyatakan bahwa kepemilikan e-KTP memang harus menjadi syarat menggunakan hak pilih apabila seseorang tidak terdaftar dalam DPT. Sebab, e-KTP saat ini diposisikan sebagai identitas resmi bagi setiap penduduk.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Madiun, Supriyono menyatakan ada sekitar 400-an warga yang masih memegang suket. Itu belum termasuk tambahan dua permintaan suket dari dinas sosial (dinsos) bagi warga binaan mereka yang masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). ‘’Tidak memungkinkan dilakukan perekaman karena posisi gangguan kejiwaan yang akut atau tidak bisa kemana mana,’’ katanya kemarin (1/4).

Pihaknya mencatat ada sekitar 161.414 jiwa wajib e-KTP. Sementara yang belum rekam berjumlah sekitar 1.600-an warga atau 1,86 persen dari jumlah wajib e-KTP. Hanya, data itu dianggap masih kotor. Karena termasuk di dalamnya masih ada data ganda yang belum dibersihkan. ‘’Ada sekitar 271 pemilih usia 17 tahun sebelum pemilu 17 April mendatang yang juga belum rekam,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana mengatakan pascaputusan MK, pihaknya kembali membuka pelayanan pengurusan formulir A5 atau pindah memilih. ‘’Kami buka lagi layanan pindah pilih sesuai dengan putusan MK 20/2019,’’ kata Wisnu.

Dia menjelaskan pelayanan pindah memilih itu bakal diberlakukan sampai dengan H-7 sebelum pemungutan suara. Tapi, pelayanan itu diperuntukkan bagi pemilih dengan kategori tertentu. Misalnya, warga terdampak bencana, orang yang dirawat di rumah sakit, orang yang sedang pindah tugas dan warga binaan lapas. ‘’Pelayanan maksimal diberikan sampai tanggal 10 April 2019,’’ jelas Wisnu.

Sebelumnya, batas waktu mengurus dokumen pindah memilih itu habis pada 17 Maret lalu. Saat itu, KPU menetapkan ada sekitar 1.825 orang yang mengajukan pindah pilih. Sedangkan, 1.108 pemilih mengajukan pindah memilih ke daerah lain.

Meski demikian, ada aturan penggunaan suket. Yakni, dokumen itu harus digunakan di TPS yang berdekatan dengan domisili pemegang suket. Mereka boleh mencoblos pukul 12.00-13.00. Mereka adalah warga yang tercantum dalam daftar pemilih khusus (DPK). (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here