Pemilu 2019: Sudah 32 Orang Ajukan Surat Pindah Pilih

108

MADIUN – Kesempatan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 tak disia-siakan oleh Cristianto. Kemarin (12/2) pendeta GKJW Madiun Lor itu beserta istrinya mendatangi kantor KPU Kota Madiun untuk mengurus data pindah pilih. ’’Saya pindah domisili dari Malang ke Madiun,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Selain Cristianto, terdapat pula tujuh suster dari Jalan Mundu yang juga mengajukan formulir A5 ke KPU. Mereka dilayani oleh komisioner KPU Kota Madiun Rokhani Hidayat. Dia mengungkapkan, pihaknya berkejaran dengan waktu untuk merampungkan pendataan pemilih tambahan Pemilu 2019. Karena daftar pemilih tambahan (DPTb) bakal ditetapkan pada 17 Februari mendatang. ’’Sekarang sedang proses penyusunan,’’ ujarnya.

Sampai dengan saat ini, Rokhani menyebutkan setidaknya sudah ada sekitar 32 orang dari luar daerah yang mengajukan surat pindah pilih (formulir A5) ke KPU Kota Madiun. Di sisi lain, ada sekitar 27 orang lainnya yang mengajukan surat pindah pilih untuk mencoblos di luar Kota Madiun. ’’Mereka yang pindah pilih keluar (Kota Madiun) itu karena mayoritas alasan pekerjaan dan kuliah. Sehingga, tidak bisa nyoblos di Kota Madiun,’’ terangnya.

Rokhani menjelaskan, pemilih pindahan itu sebelumnya telah terdaftar di DPT salah satu daerah tapi menggunakan hak pilih di daerah lain. Pada pemilu kali ini mereka masih memiliki hak pilih. ’’Tapi, hak tersebut berkurang,’’ jelasnya.

Sebagai gambaran, bila ada pemilih dari Kota Madiun pindah memilih di Jakarta, dia akan kehilangan hak memilih untuk pemilu legislatif (pileg). Sebab, dia tidak tercatat di daftar pemilih tetap (DPT) atau pemilih tambahan di Jakarta.

Pemilih tersebut tidak termasuk warga setempat yang kepentingannya akan diwakili para caleg dan senator di daerah tujuan. Karena itu, dia hanya akan mendapatkan hak pilih untuk pilpres.

Karena itu, untuk memastikan para pemilih pindahan tidak kehilangan hak pilih, KPU menyiapkan formulir A5. Formulir itu bisa didapatkan di panitia pemungutan suara atau kantor KPU setempat, bisa juga diperoleh di KPU daerah tujuan pindah.

Dengan berbekal formulir tersebut, para pemilih pindahan bisa menggunakan hak pilih dengan normal di daerah lain mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Berbeda dengan pemilih tambahan yang memang sejak awal tidak tercatat di DPT. Mereka baru bisa menggunakan hak pilih di satu jam terakhir sebelum tempat pemungutan suara (TPS) tutup.

Di Kota Madiun, Rokhani menyebut potensi pemilih pindahan paling besar terjadi di Lapas kelas I dan Lapas Pemuda. Selain itu, ada di Akademi Perkeretaapian Indonesia (API), kampus Widya Mandala (Wima), serta STIE Widya Yuwana. ’’Untuk TPS tambahan berpotensi ada di Lapas kelas I dan Lapas Pemuda Madiun. Serta API,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Madiun Yakobus Wasit Supodo meminta KPU bergerak cepat melakukan pendataan data pemilih pindahan. Selain di sejumlah lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (PT), juga di pondok pesantren (ponpes). Seperti ponpes yang berada di Demangan dan Sukosari sampai dengan saat ini belum didata oleh KPU. Padahal, jumlah santri yang berada di ponpes tersebut diperkirakan mencapai ratusan orang. ’’Ini memang menjadi concern pengawasan kami sekarang. Jangan sampai DPTb akhirnya tidak tercatat,’’ katanya.

Pihaknya sengaja membuka laporan pengaduan kepada masyarakat yang menginginkan pengajuan pindah pilih. Hasilnya, cukup positif. Beberapa orang didapati sempat melaporkan terkait nasib hak pilih mereka. ‘’Kami dampingi mereka. Sekaligus memastikan supaya mereka bisa dilayani dengan baik dalam memperoleh hak pilih,’’ terang Yakobus.

Di sisi lain, bawaslu berencana merekrut 605 petugas pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk memantau tahapan pemungutan suara. Mereka bakal diberi honorarium sebesar Rp 550 ribu. Hanya, syarat dan ketentuan berlaku. Seperti pendidikan tamat SMA dan berusia minimal 25 tahun. ’’Mereka (PTPS, Red) merupakan bagian dari kepanjangan tangan kami. Tugasnya mengawasi jika ada kecurangan di TPS,’’ terang Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here