Pemilu 2019: Pemasangan APK Asal-asalan

118

NGAWI – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 banyak yang asal-asalan. Itu tak lepas dari pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi. Mereka mengeluhkan pemasangan APK tidak sesuai aturan karena dipasang di pohon dan taman milik pemkab. ‘’Kami lihat sekarang jumlah APK yang dipasang di tempat terlarang semakin banyak,’’ kata Kabid Tata Lingkungan dan Pertamanan di DLH Ngawi Dodi Aprilasetia kemarin (25/1).

Menurut dia, pemasangan APK di pohon dan taman milik pemkab itu sudah melanggar ketentuan. Baik PKPU maupun Perda 16/2015 tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan serta Perda 1/2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. ‘’Mau pakai paku, tali, atau apa pun caranya, jika itu pada pohon tepi jalan milik pemerintah, tetap tidak boleh,’’ tegas Dodi.

Sebagaimana pengamatannya, saat ini banyak ditemukan APK atau atribut peserta pemilu yang terpasang di bak bunga. Dodi mengungkapkan, pemkab sebenarnya sudah membuat aturan tentang larangan pemasangan APK di kawasan Alun-Alun Merdeka dan Jalan Yos Sudarso. ‘’Semua jalan di Ngawi Kota boleh (dipasang APK, Red), kecuali jalan di sekitar Alun-Alun Merdeka dan Yos Sudarso,’’ jelasnya.

Ada sanksi tersendiri bagi pihak yang kedapat melanggar ketentuan itu. Salah satunya pemberian sanksi denda sebesar Rp 500 ribu. Menurut dia, sanksi itu sengaja diterapkan karena pemasangan APK di taman milik pemkab dianggap sebagai penyalahgunaan fungsi jalur hijau. ‘’Kami harap semua bisa memahami dan mau menaatinya,’’ ucap Dodi.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah menyurati Bawaslu Ngawi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan satpol PP dan DPMPTSP terkait pemasangan APK secara asal-asalan tersebut. Dia berharap segera ada penertiban dari sejumlah instansi itu. ‘’Akan kami ambil kalau tempat pemasangannya menyalahi,’’ tegasnya.

Ketua Bawaslu Ngawi Abjudin Widyas Nursanto mengaku telah menerima surat keluhan dari DLH itu pada Kamis lalu (24/1). Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut. ‘’Meski pelanggaran itu berkaitan dengan pemilu, tapi yang lebih berkompeten untuk menertibkannya adalah pihak satpol PP,’’ terangnya. (tif/c1/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here