Pemilu 2019 ”Menyiksa” Fisik dan Psikis Penyelenggara

93

RadarMadiun.co.id – Sisi muram pesta demokrasi ini harus menjadi perhatian semua pihak. Sistem penyelenggaraan pemilu perlu dirombak agar tidak ada lagi korban nyawa berjatuhan. Sebab, terbukti menyita enerji besar khususnya bagi para petugas penyelenggara. ‘’Perlu evaluasi. Saya setuju sistem penyelenggaran pemilu dibenahi,’’ sebut Rektor Universitas PGRI Madiun Parji.

Di mata Parji, biang utamanya adalah beban kerja yang berat. Petugas KPPS tidak hanya wajib bekerja sejak sebelum TPS dibuka. Mereka bekerja hingga penghitungan suara dan logistik dikirim ke PPS. Untuk itu, butuh waktu belasan jam paling cepat. ‘’Siapa pun petugasnya pasti akan kelelahan. Sebab, tenaganya diforsir selama berjam-jam. Apalagi petugas dituntut jeli, tidak boleh ada kesalahan,’’ urai Parji. ‘’Ke depan, pembatasan usia terhadap petugas juga perlu,’’ imbuhnya.

Menurut Parji, idealnya pemilu dikembalikan seperti 2014 lalu. ‘’Konteks serentak seperti disebut di undang-undang itu tidak harus dalam waktu yang sama. Tapi diberi selang waktu berbeda,’’ ujarnya.

Mudji Rahardjo, pengamat politik lain dari Unmer Madiun sepakat menyebut pemilu kali ini ‘’menyiksa’’ para petugasnya. Sebab, beban kerjanya dinilai terlalu berlebihan. ‘’Pemilu serentak itu memakan pikiran dan enerji,’’ ungkap Mudji.

Mudji prihatin dengan kondisi banyaknya pejuang demokrasi yang tumbang. Tak hanya sakit, ada yang celaka, keguguran, hingga meninggal dunia. Sepatutnya, nyawa lebih mahal harganya dibandingkan pesta demokrasi. Siapa pun presiden yang terpilih, kata Mudji, tak sepadan dengan nyawa manusia. ‘’Sebenarnya, sebelum pemilu serentak ini disahkan, akademisi dan pakar hukum banyak yang menyarankan KPU untuk mempertahankan sistem lama,’’ kata dia.

Sebab, lanjut Mudji, banyak surat suara yang harus dihitung sekaligus dari lima jenis pemilihan berbeda. ‘’Tentu petugas tidak terbiasa dengan pekerjaan berat seperti itu karena digelar lima tahun sekali. Bukan hanya fisik yang terbebani, psikis juga,’’ jelasnya.

Mudji mendukung sistem penyelenggaraan pemilu dikembalikan seperti pada 2014 lalu. Kala itu, pilpres dan pileg dilaksanakan secara terpisah. Tetap di tahun yang sama, namun berjarak tiga bulan. ‘’Jadi tidak hanya menghindarkan petugas supaya tidak mengalami kelelahan parah. Tapi secara etika demokrasi, juga lebih baik. Idealnya, parlemen yang baru terbentuk itu diberi kesempatan untuk mengajukan calonnya,’’ sebut Mudji. (naz/cor/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here