Pemilu 2019: Masih Temukan Data Ganda di Kota Madiun

60

MADIUN – Data pemilih Pemilu 2019 di Kota Madiun ternyata belum 100 persen sempurna. Terbukti sejumlah temuan terkait validitas data pemilih masih bermunculan. Tercatat ada sekitar 24 nama dalam daftar pemilih tetap hasil perubahan 2 (DPTHP-2) yang ditengarai ganda. Situasi itu pula yang membuat potensi terjadinya perubahan jumlah pemilih masih tinggi. ’’Kegandaan itu terletak pada nomor kartu keluarga (NKK), nomor induk kependudukan (NIK), nama, alamat, dan tanggal lahir yang sama,’’ kata Komisioner Bawaslu Kota Madiun Yakobus Wasit Supodo kemarin (22/1).

Temuan data ganda itu berawal dari laporan DPW Partai Gerindra Jatim pada 18 Desember 2018 lalu. Mereka melaporkan masih ada sekitar 108 data pemilih yang ditengarai ganda. Namun, setelah dilakukan pencermatan oleh petugas pengawas kecamatan (panwascam) dan petugas pengawas lapangan (PPL), hanya didapati sekitar 24 nama pemilih yang terindikasi ganda. ’’Kami tunggu dari KPU, apakah benar 24 nama pemilih itu (termasuk) kegandaan,’’ ujarnya.

Sementara pada periode dua, Yakobus mengaku pihaknya kembali mendapat laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 mengenai ratusan data pemilih yang berpotensi bermasalah. Menurut dia, laporan itu saat ini sedang dalam proses pencermatan. ‘’Hasilnya kemudian nanti akan kami rekomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjuti,’’ tuturnya.

Sejatinya, data pemilih Pemilu 2019 di Kota Madiun saat ini sudah mengalami pengurangan pascaverifikasi. Dibandingkan dengan saat berstatus daftar pemilih tetap (DPT), penyusutannya mencapai 1.205 orang. ’’Oleh karenanya, kami juga mendorong KPU untuk mencermati potensi daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK),’’ kata Yakobus.

Ketua KPU Kota Madiun Sasongko menyatakan, sesuai ketentuan undang-undang dan surat keputusan (SK) KPU Pusat, pihaknya telah melakukan pencermatan ulang terhadap data yang disodorkan bawaslu. Dari situ pihaknya tak menampik jika memang terdapat data pemilih ganda dalam DPTHP-2 yang ditetapkan pada 8 Desember 2018 lalu. ’’Kami sudah melihat bahwa memang benar data itu ada kegandaan,’’ ujarnya.

Adapun langkah KPU selanjutnya, kata Sasongko, adalah memberikan penandaan terhadap data pemilih ganda tersebut. Dari penandaan itu nanti, KPU akan melakukan perbaikan sesuai SK KPU yang berkaitan dengan petunjuk teknis pembentukan DPTb dan DPK. ’’Nanti kami lakukan perbaikan di sana. Apakah perlu ada pleno ulang atau tidak, kami tunggu petunjuk dari KPU RI,’’ tuturnya.

Penandaan terhadap data ganda dilakukan agar saat penyerahan C-6 atau undangan pemilih untuk mencoblos nanti tidak terjadi kegandaan. Namun, pihaknya menyatakan masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat terkait persoalan tersebut. ‘’Yang jelas, dicoret. Tapi, sekarang ditandai dulu. Sebenarnya nanti saat penyerahan C-6 akan kelihatan semuanya. Mana yang ganda atau tidak,’’ jelas Sasongko. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here