Pemilu 2019: Invalid KK Lintaskecamatan Capai 31.836 Pemilih

90

PACITAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan terus mencermati dugaan 32.285 data invalid dalam data pemilih tetap hasil perubahan kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019. Itu setelah badan pengawas pemilu (bawaslu) merekomendasikan sinkronisasi data dengan dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil). ‘’Kami masih sounding data,’’ kata Komisioner Divisi Penyelenggara dan Data KPU Pacitan Sittah Annangimah kemarin (24/1).

Menurut dia, proses sinkronisasi tersebut meliputi seluruh kriteria data invalid.  Mulai nomor kartu keluarga (NKK) maupun nomor induk kependudukan (NIK) kurang dari 16 digit, NKK dan NIK di luar kode kabupaten, dan lainnya. Sedangkan dasar data DPTHB-2 dari hasil perbaikan sejak penetapan DPS. ‘’Kami berhati-hati membacanya. Karena banyak variabel dan kategori,’’ ujarnya.

Jika ditemukan data invalid, pihaknya bakal memastikan elemen data tersebut. Pun tinggal beberapa penyesuaian. Dia mengklaim tidak mengganggu proses Pemilu 2019. Pasalnya, memang masih tahapan perbaikan data pemilih. Dia memperkirakan paling lambat pertengahan bulan rampung. ‘’Karena tahap perbaikan data pemilih hingga pertengahan Februari nanti,’’ jelasnya.

Sittah optimistis sinkronisasi data tidak sampai melampaui batas waktu perbaikan data pemilih tetap (DPT). Dia menambahkan, masukan terkait ketidaksesuaian DPT tidak sekadar tugas bawaslu atau partai politik peserta pemilu. Warga pun bisa melaporkan. Harapannya,  hingga pelaksanaan Pemilu 2019 tidak ditemukan masalah DPT. ‘’Bisa dari masyarakat, tidak harus dari bawaslu,’’ tuturnya.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pacitan Sulami mengungkapkan, dugaan data invalid mencapai 32.285 pemilih. Terbanyak KK lintaskecamatan. Jumlahnya mencapai 31.836. Sementara NKK dan NIK kurang atau lebih dari 16 digit hanya 15 pemilih, KK atau NIK di luar kode provinsi (45), NKK atau NIK di luar kabupaten (49).

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stevanus menyebut temuan tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap penyaluran hak suara pemilih. Pemilih yang namanya masuk data invalid masih bisa menyoblos. Hanya, dikhawatirkan data invalid tersebut dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab dan berujung pada gugatan. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here