Pemilu 2019: Hitung Cepat, Pemkot Rekrut 610 Caraka

95

MADIUN – Proses penghitungan suara pada pemilu 2019 bakal menjadi perhatian Pemkot Madiun. Untuk memantau tahapan itu, pemkot berencana merekrut petugas caraka di masing-masing kelurahan.

Sekda Kota Madiun Rusdiyanto mengatakan, tugas caraka nantinya berkaitan dengan menghimpun data hasil perolehan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat proses penghitungan surat suara dilakukan oleh petugas KPPS.

Selanjutnya, data itu disetorkan ke tim pemantau pemilu sebagai bahan hitung cepat (quick count) pada help desk bakesbangpol. ’’Jadi, mereka nanti akan menginformasikan rekapitulasi sementara yang ada di masing-masing TPS,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (23/1).

Kendati demikian, Rusdiyanto menyatakan secara teknis hasil resmi perolehan suara tetap menjadi kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Sementara, cara hanya bertugas memantau kondisi apabila dimungkinkan ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti di lapangan. ’’Sebenarnya lebih ke real count, sehingga semua data apa adanya sesuai potret yang ada di masing-masing TPS,’’ ujarnya.

Hanya masih terdapat sejumlah masalah di lapangan terkait rekrutmen caraka. Seperti sulitnya pihak kelurahan mencari tenaga caraka. Persoalan itu terdapat di lima kelurahan yang berada di Kecamatan Kartoharjo.

Dari hasil rapat koordinasi dengan tim pemantau pemilu kemarin, masalah ada pada petugas caraka yang telah ditunjuk tidak siap. Karena penghitungan suara di tingkat TPS bakal berlangsung lama.

Apalagi, pada saat tahapan pemungutan suara 17 April 2019 mendatang, terdapat lima lembar surat suara berbeda. Yaitu, surat suara pemilihan presiden (pilpres), DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sehingga, proses penghitungannya diprediksi memakan waktu berjam-jam. Bahkan, diperkirakan bisa selesai lewat tengah malam.

Sebagai gantinya, kata dia, pemkot memberikan honor kepada para petugas caraka itu sebesar Rp 150 ribu. Secara keseluruhan ada sekitar 610 petugas caraka yang akan direkrut sesuai dengan jumlah TPS.

Dia juga menegaskan bahwa tugas mereka merupakan bagian dari tim pemantau pemilu yang dibentuk oleh pemkot. Di mana dalam tim tersebut melibatkan TNI, kejaksaan, dan Polri sebagai upaya untuk mengantisipasi kerawanan pemilu 2019. ’’Hal itu karena potensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban saat pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres di Kota Madiun cukup tinggi,’’ terang mantan kepala BPKAD tersebut. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here