Pemilu 2019: Hajat Pusat, Pemkab Sekadar Membantu

64

MADIUN – Lain ladang lain belalang. Kerja tim pemantau dan monitoring Pemilu 2019 berbeda jauh dengan Pilkada 2018. Keterlibatan tim bentukan Pemkab Madiun itu tidak akan terlalu dalam atas penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) April mendatang. ‘’Peran tim ini hanya yang bersifat umum, tidak masuk ke hal teknis,’’ kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono kemarin (7/2).  

Menurut dia, salah satu peran yang hilang dari tim adalah tidak melakukan quickcount layaknya pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan gubernur (pilgub) tahun lalu. Sebab, konteks penyelenggaraannya berbeda. Pemkab tidak punya kepentingan karena pesta demokrasi kali ini hajatnya pemerintah pusat. Anggaran penyelenggaraan bersumber dari APBN, tidak ada alokasi dari daerah. Sementara pilkada mencari bupati. ‘’Peran kami membantu untuk menyukseskan,’’ ujar ABW, sapaannya.

ABW mengungkapkan, anggota tim pemantau dan monitoring adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai lingkup pemkab hingga tingkat pemerintah desa (pemdes). Namun, ada beberapa OPD yang tugasnya lumayan urgen dan menentukan. Di antaranya dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil), satpol PP, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan dinas kesehatan (dinkes). ‘’Camat juga tidak kalah penting karena harus mengoordinasi desa untuk kesiapan dan pengaman TPS,’’ jelasnya.

Tugas dispendukcapil harus menyajikan data potensi pemilih dan update-nya kepada komisi pemilihan umum (KPU). Sedangkan satpol PP diajak kerja sama badan pengawas pemilu (bawaslu) untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan. ‘’Tim ini resmi dibentuk Januari lalu, tapi untuk tugas OPD tertentu sudah dimulai sejak tahun lalu,’’ bebernya.

Sementara BPBD disiagakan menjelang hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. OPD itu bertugas mengamankan logistik seandainya terjadi musibah bencana alam di daerah rawan longsor, banjir, dan puting beliung. Mengingat saat ini musim penghujan. Sedangkan dinkes bertugas saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Energi petugas diyakini bakal terkuras karena ada lima surat suara yang perlu direkapitulasi. ‘’Petugas puskesmas disiagakan,’’ katanya.

Tim dan forkopimda akan memantau dan mengecek kesiapan logistik dua hari sebelum pelaksanaan coblosan 17 April. Memastikan logistik telah tersedia di seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Fokusnya daerah pegunungan dan terpencil. Karena tidak melakukan quickcount, lembaganya sekadar memantau proses pungut-hitung itu. ‘’Kami dari segi umumnya saja, karena di luar ring pelaksanaan,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here