Ngawi

Pemilik Kios di Walikukun yang Disegel Satpol PP Belum Bongkar Bangunan

NGAWI, Radar Ngawi – Waktu yang diberikan pemkab selama dua bulan lebih ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemilik bangunan kios di Walikukun, Widodaren, yang disegel satpol PP beberapa waktu lalu. Hingga kini belum ada upaya pembetulan posisi bangunan tersebut meski diketahui melanggar batas daerah milik jalan (damija).

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Ngawi Arif Setiyono mengatakan, setelah disegel September lalu, pemilik bangunan sudah berupaya mengurus perizinan. Namun, hal itu tidak diikuti pembongkaran bangunan yang melanggar damija. ‘’Belum ada perubahan. Masih ada pelanggaran bangunan di wilayah damija,’’ ujar Arif usai melakukan peninjauan ke lokasi Rabu (20/11).

Jika bangunan yang melanggar damija tidak dibongkar, perizinan dipastikan tidak akan diterbitkan. Sedangkan soal langkah selanjutnya, Arif mengaku pihaknya bakal melakukan rapat dengan pihak terkait untuk membahas hasil peninjauan kemarin. ‘’Akan kami rapatkan dulu dengan tim,’’ tuturnya.

Selain satpol PP, peninjauan ke lokasi kemarin juga melibatkan unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ngawi. Juga pihak kecamatan dan UPT dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR). ‘’Ada perbedaan interpretasi batas tanah antara Perhutani dengan DPUPR,’’ sebut Kabid Perizinan DPMPTSP Ngawi Budiono.

Menurut dia, bisa jadi pihak Perhutani menilai bangunan kios yang belum lama selesai dibangun itu tidak melanggar damija. Namun, DPUPR memiliki pandangan berbeda. Karena itu, pihaknya bakal memfokuskan pada aturan normatif tentang garis sempadan bangunan pada lokasi tersebut. ‘’Baru nanti kami selaraskan dengan damija,’’ katanya.

Mengenai sikap pemilik bangunan, Budiono menyebut sejauh ini mereka cukup kooperatif. Pun, berjanji jika bangunannya memang melanggar damija bakal melakukan pembongkaran. ‘’Memang belum. Eksekusinya (pembongkaran, Red) menunggu rekomendasi dari DPUPR dulu yang punya kewenangan jalan dan bangunan,’’ jelas Budiono.

Sekadar diketahui, sebanyak tujuh bangunan kios di Walikukun terpaksa disegel satpol PP awal September lalu. Penyegelan itu dilakukan korps penegak perda atas perintah bupati dengan beberapa alasan. Salah satunya karena bangunan tersebut diduga melanggar damija. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close