Ngawi

Pemdes Bisa Mengubah Data, OPD Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Banjir protes warga terkait data keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat tanggapan dinas sosial (dinsos). Organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut memastikan, jika terjadi kasus seperti itu pihak pemerintah desa (pemdes) bisa menggantinya.

‘’DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial, Red) itu kan terbuka setiap hari, setiap bulan. Kepala desa bisa mengubahnya,’’ kata Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinsos Ngawi Budi Priyanto Minggu (28/6).

Budi mengungkapkan, data semua KPM penerima bantuan itu berasal dari DTKS Kemensos RI. Meski demikian, setiap saat pemdes bisa mengubahnya. Namun, pengesahan oleh pusat data dan informasi (pusdatin) kementerian dilakukan tiga bulan sekali. ‘’Harusnya Juni ini ada pengesahan atas usulan yang masuk, tapi karena kondisi pandemi Covid-19 diundur Agustus,’’ paparnya.

Perubahan data tersebut, lanjut Budi, dilakukan melalui usulan dari pemdes. Sebelumnya, warga berstatus keluarga miskin dan dinilai memerlukan bantuan didata. Setelah itu, dilakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk menentukan KPM yang akan diusulkan. ‘’Dinsos hanya menginput,’’ sebutnya.

Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan penentuan KPM itu dipolitisasi oknum pemdes. Akibatnya, keluarga yang seharusnya menerima bantuan tapi justru tidak masuk data. Sebaliknya, mereka yang secara ekonomi mampu justru diusulkan.

Meski begitu, Budi menilai secara umum pemdes sudah melakukan pendataan secara objektif. Namun, usulannya ditolak lantaran ada kesalahan dalam proses administrasi. ‘’Sistem di pusdatin akan menolak data yang tidak sesuai NIK (nomor induk kependudukan, Red). Ada yang salah satu huruf atau angka saja, bisa tertolak datanya,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close