Pembongkaran Bando Sudirman Terganjal Data Kepemilikan

76

NGAWI – Meski melanggar aturan, bando di Jalan Jenderal Sudirman hingga kini masih tegak berdiri. Satpol PP kesulitan mengeksekusi satu-satunya bando yang tersisa di wilayah Ngawi itu karena data kepemilikannya belum jelas.

Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Ngawi Arif Setiyono menyatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) setempat seputar keberadaan bando tersebut. Pun, sudah meminta data kepemilikan terakhir dari dinas tersebut. Namun, data yang diberikan ternyata berbeda dengan yang tercatat di badan pendapatan pengelola keuangan dan aset (BPPKA).

‘’Nama dan alamat pemilik terakhir bando jalan itu tidak sama. Makanya, belum mengeksekusi,’’ kata Arif kemarin (12/2) sembari menyebut bakal segera melakukan kroscek ulang ke kedua instansi tersebut.

Arif menjelaskan, sesuai prosedur penertiban reklame yang melanggar aturan, pemiliknya terlebih dulu diminta membongkar sendiri. Namun, jika hingga tiga kali permintaan dilayangkan tidak direspons, pihaknya akan melakukan pembongkaran paksa. ‘’Data yang diberikan DPMPTSP maupun BPPKA itu akan kami kroscek ke lapangan,’’ ujarnya.

Kalaupun sudah diketahui pemiliknya, kata dia, penertiban tidak serta merta bisa langsung dilakukan. Sebab, pihaknya masih perlu menganggarkan dulu biaya pembongkarannya. Apalagi, personel satpol PP maupun peralatan untuk mengeksekusi terbatas. ‘’Paling cepat (pembongkaran, Red) setelah PAK (perubahan anggaran keuangan, Red). Untuk anggarannya minimal butuh Rp 20 juta,’’ ungkapnya.

Arif menuturkan, semula di Ngawi terdapat empat bando. Selain di Jalan Jenderal Sudirman itu, media reklame tersebut ada di Basuki Rahmat dan Ahmad Yani. Tiga bando yang disebut terakhir sudah dieksekusi dua tahun lalu. ‘’Sebenarnya kalau pemilik bando telah diketahui, pasti langsung kami tertibkan,’’ tegasnya.

Dia menambahkan, sejauh ini keberadaan bando belum diatur dalam perda. Dalam penertibannya, pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Pasal 18 peraturan tersebut menyebutkan bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan atau jenis lainnya yang melintang di atas jalan. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here