Pemberian Bantuan Terganjal Status Lahan

17

NGAWI – Upaya memperjuangkan bantuan bagi warga miskin terus dilakukan kalangan dewan. Di antaranya, melalui pembentukan panitia khusus (pansus) II DPRD yang menginginkan revisi materi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perumahan dan permukiman yang diusulkan eksekutif. ‘’Salah satu yang kami perjuangkan terkait status lahan untuk bantuan perumahan warga miskin,’’ kata Ketua Pansus II DPRD Ngawi Slamet Riyanto Selasa (7/5).

Slamet menjelaskan, selama ini upaya pemberian bantuan kepada warga miskin sering terkendala status tanah. Sesuai aturan yang ada, bantuan rumah layak huni itu bisa diberikan kepada warga yang sudah memiliki lahan dengan status hak milik. ‘’Bagaimanapun caranya kami berharap kasus seperti itu (tidak punya lahan hak milik, Red) tetap bisa masuk (mendapat bantuan),’’ tuturnya.

Karena itu, kemarin pansus mendesak eksekutif agar melakukan kajian ulang terkait aturan tersebut. Termasuk konsultasi ke kementerian jika memang diperlukan. Yang jelas, DPRD berharap masalah status lahan itu tidak menjadi kendala lagi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. ‘’Kami juga minta besaran bantuan untuk rumah layak huni tidak dibatasi. Kalau sekarang kan sudah ada ketentuannya, besarnya sekian,’’ sebutnya.

Menurut dia, besaran itu mestinya tetap mengacu pada kekuatan APBD. Jika APBD mampu, bantuan yang diberikan tidak hanya sebagian dari biaya pembangunan rumah. Melainkan bisa meng-cover secara keseluruhan sehingga warga miskin yang membutuhkan tidak perlu mencari biaya tambahan untuk membangun rumah mereka. ‘’Kalau bisa disesuaikan saja dengan kekuatan APBD,’’ harapnya.

Anggota Pansus II DPRD Siswanto menambahkan, dalam rapat kemarin pihaknya juga mengingatkan eksekutif terkait penyusunan substansi konsideran dalam ranperda itu. Pansus berharap dalam penyusunannya bisa disinkronkan dengan perda lain yang ada. Salah satunya perda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. ‘’Kami tidak ingin ranperda tentang perumahan dan permukiman itu nanti berbenturan dengan perda tersebut,’’ ujarnya.

Dijelaskan, kemarin pihaknya sengaja mengundang Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Ngawi. Rapat tersebut merupakan yang pertama dilakukan pansus setelah pembahasan di UNS beberapa waktu lalu. ‘’Rencananya, setelah ini akan digelar lagi rapat pembahasan mengenai hasil kajian dan penelitian yang dilakukan eksekutif terkait permintaan kami,’’ pungkasnya. (tif/isd/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here