Pembeli Solar Jeriken Harus Kantongi Rekomendasi

32

MADIUN – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdakop-UM) Kabupaten Madiun meminta Terminal BBM (TBBM) Pertamina Rayon V Madiun memperketat penjualan solar untuk pembeli jeriken. Demi menekan antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). ‘’Kembalikan ke prosedur yang lama,’’ kata Kabid Perdagangan Disperdakop-UM Kabupaten Madiun Agus Suyudi kemarin (3/12).

Sejatinya, tegas Agus, SPBU hanya boleh melayani pembelian jeriken dari konsumen yang sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala desa (kades). Itu sesuai Perpres 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu. Regulasinya menjabarkan bahwa petani atau kelompok tani (poktan) yang melakukan usaha tani harus memperoleh verifikasi dan rekomendasi kades atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. ‘’Yang dilayani yang betul-betul punya hak tanah untuk persawahan,’’ ujarnya.

Disperdakop juga meminta pembatasan jumlah pembelian solar khusus untuk jeriken. SPBU hanya menjual maksimal 30 liter atau satu jeriken per hari untuk satu orang. Agus menduga antrean panjang solar karena dominasi warga tidak mengantongi rekomendasi yang dimaksud. Mereka sebatas penggarap, bukan pemilik sawah. Pembeliannya pun tidak murni untuk langsung menggarap sawah. Melainkan disimpan sebagai cadangan ketika komoditi itu sulit diperoleh. ‘’Kalau untuk sehari, 30 liter itu sudah cukup,’’ tuturnya.

Penegasan itu dilontarkan setelah disperdakop-UM berkoordinasi dengan Pertamina Rayon V terkait situasi krisis solar. Pertamina mengklaim tidak ada pembatasan jumlah pasokan ke SPBU. Melainkan persoalan yang terjadi karena cakupan pendistribusian ke SPBU sampai Tulungagung dan Trenggalek. Akses armada ke sana tidak sebaik wilayah eks Karesidenan Madiun. Harus melewati pegunungan dan diwarnai longsor. Situasi itu memengaruhi pasokan ke daerah lain. Terutama kabupaten ini. ‘’Apalagi saat ini solar dibutuhkan untuk tanam padi,’’ kata Agus.

Agus tidak bisa mendesak Pertamina untuk menambah armada. Lembaganya sebatas meminta agar pasokan bisa kembali normal dengan penegasan kebijakan. Serta mendistribusikan BBM ketika akhir pekan. Sebagai solusi alternatif agar tidak ada kekosongan di SPBU. Sebab, yang membutuhkan bahan bakar tersebut tidak petani saja, melainkan kendaraan roda empat dan angkutan umum. ‘’Pantauan kami hanya dua dari 13 SPBU penyedia solar yang mengalami kekosongan,’’ klaimnya.

Sales Executive Retail (SER) Pertamina Rayon V Madiun Adri Aditya menampung permintaan disperdakop-UM. Pihaknya mencoba mengomunikasikan ke seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Madiun untuk menolak pembeli menggunakan jeriken yang tidak memiliki surat rekomendasi. ‘’Sebetulnya itu sudah berlaku sejak lama, tapi memang sulit memantau pelaksanaan di lapangan yang dijalankan teman-teman SPBU,’’ katanya.

Adri menambahkan, hingga kini masih ada kendala pendistribusian di lokasi Tulungagung dan Trenggalek. Pihaknya terus meng-update situasi terkini jalur tersebut. Dia tidak bisa menjawab ketika disinggung opsi menambah armada. Penambahan itu menjadi kewenangan divisi operasional. ‘’Tapi akan coba kami komunikasikan,’’ ujarnya. (mgc/cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here