Madiun

Pembatasan Toko Modern Tunggu Peraturan Bupati

MADIUN – Tak adanya batasan pasti membuat populasi toko modern kian menjadi. Harus dibatasi agar tak semakin menggeser peranan pasar tradisional dan toko kelontong.

Kabid Perdagangan Disperdakop-UM Kabupaten Madiun Agus Suyudi mengatakan, populasi toko modern baru bisa dibatasi setelah kelar penyusunan peraturan bupati (perbup) atas perda baru. ‘’Batasan jumlah maksimalnya akan ditetapkan dalam surat keputusan (SK) bupati,’’ kata Kabid Perdagangan Disperdakop-UM Kabupaten Madiun Agus Suyudi kemarin (23/2).

Agus menyebut kuota maksimal toko modern antara satu kecamatan dengan lainnya berbeda. Penentuannya kelak dihitung berdasarkan sejumlah indikator yang dirumuskan dalam perda. Di antaranya jumlah pasar tradisional, toko kelontong, dan perkembangan penduduk. Juga, mempertimbangkan luasan wilayah dan tingkat pendapatan di tiap wilayah. Sumber data tersebut mengambil data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun. ‘’Tidak perlu sampai turun ke lapangan,’’ ucapnya kepada Radar Mejayan.

Kecuali Gemarang dan Kare, hingga kini total ada 71 toko modern yang tersebar di 13 kecamatan. Menjamurnya puluhan toko waralaba itu kontras dengan keberadaan pasar tradisional. Tanpa memasukkan pasar hewan, hanya ada 14 pasar rakyat di 10 kecamatan. Ketimpangan paling menonjol di Kecamatan Mejayan. Yakni, 14 minimarket berbanding dua pasar tradisional. Disusul 11 toko modern dengan satu pasar tradisional di Wungu (selengkapnya lihat grafis).

Agus menyatakan toko modern di Kecamatan Mejayan sudah overload. Belasan minimarket itu dipandang tidak mendukung keberadaan toko kelontong yang dagangannya hampir serupa. Karenanya, jumlah saat ini dipastikan terkuci tanpa harus melihat hasil perumusan. Pemodal tidak diberikan pintu membangun toko modern baru. Pengecualian investasi yang masuk itu adalah supermarket. Pemkab menyambut baik masuknya pusat perbelanjaan. ‘’Caruban sebagai kota baru semestinya ada departement store,’’ ujarnya.

Selanjutnya, kepastian kuota setiap kecamatan disesuaikan jumlah toko modern yang sudah berdiri sebelum ada perda baru. Misalnya, Kecamatan Madiun ditetapkan maksimal lima dari saat ini sudah ada empat. Maka kuota penambahan hanya satu toko. Namun, SK bupati luwes dengan daerah yang berkembang karena keberadaan perumahan. Minimarket bisa didirimkan karena muncul permukinan baru. ‘’Contohnya di Kecamatan Wungu yang banyak perumahan-perumahan baru,’’ ungkap Agus.

Agus menyebut tidak akan langsung ada penutupan kala disinggung toko modern yang melebihi kuota hasil keputusan. Sebab terlanjur berdiri dengan ketentuan perda lama. Namun, perlakuan berbeda diterapkan untuk toko yang sejak awal melanggar substansi perda. Seperti jarak kurang 500 meter dari pasar tradisional. Seperti di Dolopo dan Pagotan yang saling berhadap-hadapan. Langkah yang diambil membiarkan seiring habis berlakunya izin usaha toko swalayan (IUTS). ‘’Izinnya nanti tidak diperpanjang. Solusinya direlokasi ke daerah lain kalau memungkinkan,’’ paparnya. (cor/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close