Pemanggilan Penambang Bodong Molor, Polres Berdalih Fokus Selesaikan Kasus GLI

64
GUNJINGAN: Usaha penambangan di lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Pacitan, diduga bodong.

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Rencana Polres Pacitan memanggil para pengusaha tambang molor. Termasuk penambang di lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, yang diduga tidak berizin. Padahal, rencana tersebut digulirkan sejak sebulan lalu. Tepatnya Rabu (17/7). ‘’Ternyata muncul sejumlah permasalahan lain,’’ kata Kapolres Pacitan AKBP Sugandi Senin (19/8).

Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan PT Gemilang Limpah Internusa (GLI) salah satunya. Terlebih dalam rapat lanjutan nanti sudah harus ada kepastian terkait nominal ganti rugi dari PT GLI untuk warga terdampak penambangan di Desa Cokrokembang. ‘’Fokus pemda dan kepolisian menyelesaikan masalah GLI,’’ dalihnya.

Sugandi beralasan kesulitan mendatangkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim. Pihak yang rencananya dijadikan narasumber sosialisasi perizinan usaha penambangan. Meski begitu, pihaknya tidak tinggal diam terkait penambangan material untuk proyek pembangunan breakwater Pelabuhan Tamperan.

Menurut Sugandi, proyek itu dihentikan sementara. Pasalnya, pihak penyedia jasa material tidak bisa menyerahkan sejumlah surat persyaratan. ‘’Karena masih dalam proses penyelidikan, kontraktor menghentikan dulu proyeknya,’’ ujarnya.

Belakangan pihaknya juga menindak angkutan material breakwater. Dari tujuh unit truk dump, satu di antaranya diamankan di Mapolres Pacitan. Pihaknya juga mendapat keluhan saat memeriksa pengusaha tambang. Mereka kesulitan mengajukan perizinan. Gara-garanya lokasi tambang dan komoditas terganjal rencana tata ruang wilayah (RTRW). ‘’Itu perlu dijembatani,’’ imbuhnya.

Sugandi menyebut bahwa kondisi itu diakui Pemkab Pacitan. Meski indikasi bodong kuat, dia belum berencana menutup paksa lokasi tambang. Dalihnya, pekerjaan yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu dikomunikasikan. Pihaknya tidak ingin serapan anggaran terhambat. ‘’Yang diharapkan penegakan hukum. Pidana upaya terakhir. Upaya persuasif dan koordinasi diperpanjang,’’ terangnya. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here