Pemagaran Aset Pemkab di Dusun Bulung, Kertoharjo Berujung Laporan ke Satpol PP

25
JADI MASALAH: Sejumlah tiang kayu yang sengaja dipasang untuk menghindari kendaraan berat masuk.

NGAWI – Lagi-lagi, aset pemkab di Jalan Ring Road Timur Ngawi dilaporkan ke satpol PP setempat. Kali ini, laporan itu bukan terkait isu kumpul kebo seperti sebelumnya. Melainkan gara-gara ada pihak yang sengaja memasang pagar dari balok kayu. ‘’Pelapor menginformasikan, kok aset pemkab dipagari seperti itu,’’ kata Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Ngawi Arif Setiyono Kamis (11/7).

Arif menuturkan, laporan itu disampaikan melalui sambungan telepon kemarin siang. Seorang warga menyebut aset milik pemkab dipagari balok kayu. Padahal, seharusnya lahan yang terletak di Dusun Bulung, Desa Kertoharjo, Ngawi, itu digunakan untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL).

‘’Pelapor sendiri belum tahu maksudnya apa dan siapa yang membuat pagar itu,’’ ungkap Arif. ‘’Yang jelas, aset pemkab tidak boleh dipagari seperti itu, sekalipun yang memasang orang yang menyewanya,’’ imbuh Arif sembari menyebut pihaknya bakal melakukan pengecekan langsung ke lapangan hari ini.

Siswo Prasetyo, salah seorang pemilik hak guna aset pemkab itu, mengakui dirinya yang memasang pagar tersebut. Namun, dia menegaskan tidak bermaksud menguasai lahan itu. ‘’Tujuannya hanya untuk melindungi aset pemkab, tidak ada yang lain,’’ tegasnya.

Siswo menjelaskan, aset tersebut disediakan pemkab untuk menampung para PKL yang dulu mangkal di kawasan terminal lama Ngawi. Selain di Bulung, juga ada dua lokasi lain yakni Siliwangi dan Kandangan. Terkait pemagaran itu, dia mengaku sengaja melakukannya karena khawatir aset tersebut rusak karena selama ini kerap digunakan untuk parkir kendaraan berat. ‘’Kan sudah dipaving oleh pemkab, kalau nanti rusak siapa yang tanggung jawab,’’ ucapnya.

Siswo menyebut, selama ini, terutama saat musim panen, banyak kendaraan berat yang parkir di kawasan itu. Dampaknya, selain membuat beberapa bangunan warung terhalang, lingkungan menjadi kotor.

Dia mengaku sering mengingatkan pemilik kendaraan berat supaya tidak parkir di halaman tersebut, tapi tidak pernah digubris. ‘’Jadi, tidak sampai mengubah fungsi aset ini, hanya untuk membatasi supaya tidak digunakan untuk parkir,’’ paparnya sembari menyebut PKL di kawasan itu ada 14.

Terkait tindakannya yang dilaporkan ke satpol PP, Siswo tidak mempermasalahkan. Dia justru merasa beruntung jika pihak pemkab mau turun ke lokasi agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya. ‘’Kami malah senang, karena harusnya yang melakukan ini pemkab, bukan kami,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here