Tersandung Kasus Korupsi, Eks Kades Kambeng Dijebloskan Rutan

74
RESMI DITAHAN: Parmi ditahan di Rutan Klas II B Ponorogo seiring pelimpahan berkas kasus korupsinya.

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Hari-hari berat bakal dijalani Parmi. Berkas rasuah eks kades Kambeng, Slahung, itu dilimpahkan ke Kejari Ponorogo Senin (16/9). Mantan kades yang menjabat 2014-2019 itu diduga menggarong uang negara tak kurang dari setengah miliar lewat berbagai program maupun kegiatan sepanjang 2015-2016. ‘’Ada beberapa modus yang diduga dilakukan tersangka,’’ kata Kanit Tipikor Satreskrim Polres Ponorogo Ipda Agus Setiawan Senin (16/9).

Sekitar pukul 13.00, para penyidik menggotong dua boks berisi barang bukti dugaan kasus rasuah tersebut. Eks kades berusia 50 tahun itu pun ikut diboyong ke kantor kejari. Setibanya di Jalan M.T. Haryono, silih berganti tim kuasa hukum hingga dokter RSUD dr Harjono datang menyambangi. Sekitar pukul 14.30, Parmi diboyong ke Rutan Klas II B Ponorogo. ’’Dugaan korupsi ini membuat negara merugi Rp 523 juta,’’ ujar Agus mendasar hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim.

Penyelidikan dimulai sejak 2018 lalu. Sasarannya adalah penggunaan anggaran yang dilakukan Parmi pada 2015-2016. Sebanyak 70 saksi dari perangkat desa dan warga setempat sudah diperiksa polisi. ‘’Keterangan dan bukti yang kami kumpulkan sudah cukup kuat sehingga hari ini (kemarin, Red) kami limpahkan,’’ terangnya.

Sepanjang dua tahun, Parmi diduga melakukan mark-up anggaran berbagai program dan kegiatan desanya. Dia juga diduga membuat sejumlah kegiatan fiktif. Semisal, pengadaan karpet untuk masjid atau musala. Kenyataannya, barang tersebut tidak diterima pihak masjid terkait. ‘’Program atau kegiatan fiktif ini ditemukan baik di bidang fisik maupun nonfisik,’’ ungkap Agus.

Boleh jadi, Parmi kalap karena besarnya alokasi anggaran untuk desanya. Pada 2015 lalu, Kambeng menerima dana desa (DD) Rp 277 juta dan alokasi dana desa (ADD) Rp 356 juta. Pada 2016, DD Rp 622 juta, sementara ADD Rp 379 juta. ‘’Kami sangkakan pasal 2 UU 20/2001 tentang Tipikor. Sampai saat ini kami masih tetapkan satu tersangka,’’ sebut Agus.

Indra Priangkasa, ketua Tim Kuasa Hukum Parmi, menyatakan bahwa sementara ini timnya menerima proses hukum terhadap kliennya. Selanjutnya, tim akan membicarakan dengan pihak keluarga untuk memohon penangguhan penahanan. Indra pun bakal mempersiapkan sebaik mungkin pembelaan untuk kliennya di meja hijau. ‘’Selebihnya, menunggu pembuktian di PN Tipikor Surabaya,’’ kata Indra. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here