Pelayanan Warga Lansia Belum Optimal

21
MINTA MASUKAN: Sejumlah perwakilan OPD saat mengikuti rapat bersama bapemperda di gedung DPRD kemarin.

NGAWI – Kalangan wakil rakyat terus mendorong upaya pemkab menangani persoalan warga lanjut usia (lansia). Kali ini, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Ngawi menginisiasi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pelayanan terhadap lansia.

Ketua Bapemperda DPRD Ngawi Sutrisno mengatakan, pelayanan terhadap para lansia yang dilakukan pemkab selama ini belum optimal. Pasalnya, masih sekadar bersifat pemberian bantuan melalui program di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

‘’Misalnya, masalah kesehatan ditangani dinkes. Sedangkan problem sosial di-handle dinsos,’’ ungkap Sutrisno usai rapat pembahasan ranperda bersama perwakilan sejumlah OPD terkait Rabu (12/6).

Menurut dia, jika sudah diatur dalam peraturan daerah (perda), penanganan lansia oleh pemkab diharapkan dilakukan secara berkelanjutan. ‘’Nanti bisa disiapkan anggaran bakunya untuk itu (pelayanan terhadap lansia, Red) jika sudah ada aturannya,’’ terangnya.

Dengan adanya perda, lanjut dia, semua permasalahan yang menyangkut lansia kelak bisa diintervensi melalui APBD. Dengan catatan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. ‘’Sebenanrya pemkab sudah melakukan itu (penanganan masalah lansia, Red), tapi menurut kami kurang optimal. Makanya diusulkan untuk dibuatkan perda,’’ paparnya.

Dalam rapat kemarin, kata Sutrisno, pihaknya menerima banyak masukan mengenai substansi ranperda. Termasuk pasal-pasal yang harus diperbaiki. ‘’Semua sudah kami tampung, setelah ini akan kami perbaiki bersama tim ahli,’’ jelasnya.

Dia berharap proses tersebut bisa selesai secepatnya. Sebab, setelah perbaikan masih perlu dilakukan public hearing dan penyempurnaan lagi. Di sisi lain, dia meminta kepada bagian hukum supaya setelah ranperda disahkan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan bupati (perbup). ‘’Kami juga ingin perda ini nanti benar-benar mendekati sempurna supaya penerapannya bisa lebih optimal,’’ ujarnya.

Selain membahas ranperda inisiatif, kemarin bapemperda juga meminta bagian hukum segera menginventarisasi perda-perda yang belum dilengkapi dengan perbup agar bisa diterapkan secara efektif. Pihaknya memberikan deadline dalam sepekan ke depan semua perda yang belum diperbupkan sudah disetor ke bapemperda. (tif/isd/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here