Pelaku Usaha Boleh Tolak Rencana Pemkot Ubah Nama Jalan Pahlawan

771

MADIUN – Niat Disbudparmudora Kota Madiun mengganti nama Jalan Pahlawan mendapat respons beragam. Ketua DPRD Kota Madiun Istono menjelaskan bahwa pengubahan nama jalan harus melalui persetujuan DPRD.

Hal itu diatur Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan Dalam Kota. ’’Kan baru usulan. Tentu harus dikaji secara matang,’’ kata politikus Partai Demokrat itu kemarin (6/2).

Dalam perda disebutkan bahwa setiap pemberian atau pengubahan nama jalan di wilayah Kota Madiun harus ditetapkan oleh wali kota setelah mendapat persetujuan dewan. Selain itu, pada pasal 5 ayat 1, pemberian atau pengubahan nama jalan disesuaikan dengan situasi, kondisi, asal-usul, atau sejarah kepahlawanan bangsa.

Untuk merumuskan nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wali kota dapat membentuk suatu badan atau tim yang akan memberikan pertimbangan kepada wali kota. Perda itu masih berlaku karena hingga kini belum ada perubahan apa pun terhadap peraturan tersebut. ’’Kalau sudah masuk nama jalan, tentu tidak sederhana mengubah,’’ ujar Istono.

Sebab, menurut dia, karena nama Jalan Pahlawan sudah banyak diakses oleh masyarakat, instansi pemerintahan, dan perusahaan. Termasuk dalam hal pencetakan dokumen kantor dan sertifikat tanah. ’’Makanya mengubah itu (nama jalan, Red) apakah nanti tidak menjadikan suatu masalah di kemudian hari,’’ tuturnya.

Istono mengaku bahwa dirinya mengapresiasi langkah dari disbudparmudora untuk mengabadikan nama-nama tokoh daerah asal Madiun menjadi nama jalan. Hanya, dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Agoes Poerwowidagdo itu mempertimbangkan mengubah nama jalan lain, selain Jalan Pahlawan. ’’Apakah nanti tidak ada tantangannya kalau mengubah nama Jalan Pahlawan. Yang jelas, harus dikaji lebih matang,’’ jelasnya.

Diungkapkan, pengubahan nama jalan memang terkesan sederhana. Tapi, proses yang dilalui tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu dilakukan kajian mendalam. Istono mengaku kalangan dewan belum diajak bicara terkait persoalan tersebut. ’’Orang sudah banyak mengenal jalan itu adalah Jalan Pahlawan. Sulit mengubah mindset itu,’’ ucap Istono.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Didik Yulianto sepakat dengan Istono. Tim khusus  harus dibentuk sebelum nama jalan itu diubah. Tugas tim itu nantinya menjaring pendapat warga, pelaku usaha, budayawan, akademisi, dan sejarawan atas usul tersebut. ’’Karena bukan hanya alamat di KTP yang berubah. Alamat usaha dan aspek sosial lainnya juga berubah,’’ kata politikus PDIP itu.

Didik Sireng –sapaan Didik Yulianto– menuturkan bahwa masyarakat atau pelaku usaha di jalan itu bisa saja menolak usul tersebut. Apalagi, penamaan Jalan Pahlawan pada 2002 lalu dilatarbelakangi sejarah dan sosiologi. Salah satunya keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP) sehingga menjadikan jalan itu diberi nama Jalan Pahlawan.

Jika disbudparmudora ingin mengubah nama jalan itu, ada baiknya pemberian nama dilakukan pada jalan baru. Seperti Jalan Pagu Indah–Widodo Kencono II. Dengan begitu, dampaknya tidak terlalu besar. ’’Harus ada kajian,’’ ujarnya.

Selain itu, alasan pengubahan nama jalan harus kuat. Jika latar belakangnya adalah pengabadian nama tokoh daerah, dia menyatakan kurang kuat. Karena Retno Dumilah, Ronggo Jumeno, dan Sentot Prawirodirdjo merupakan tokoh Madiun ketika masih dalam bentuk kadipaten (kabupaten). ’’Jalah Pahlawan itu sudah lama dikenal masyarakat,’’ tegas Didik Sireng. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here