Ngawi

Pekerja Dirumahkan Dapat Jatah THR

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Ratusan pekerja di Ngawi yang terpaksa dirumahkan akibat pandemi Covid-19 bisa bernapas lega. Pemerintah memastikan Lebaran kali ini mereka mendapat tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan masing-masing. ‘’Sesuai ketentuannya (pekerja yang dirumahkan) wajib diberi THR,’’ kata Kabid Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi Wiwin Sumarti Selasa (12/5).

Wiwin mengungkapkan, hingga kemarin pekerja yang dirumahkan mencapapi 558 orang. Sedangkan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) 137. ‘’Pekerja yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja, Red) tidak dapat THR, kan sudah putus hubungan kerjanya,’’ tuturnya.

Pemberian THR bagi ratusan pekerja yang dirumahkan tersebut, lanjut dia, mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja dan Buruh. Besarannya, untuk yang memiliki masa kerja lebih satu tahun mendapat satu bulan upah. Sedangkan yang belum mencapai satu tahun disesuaikan secara proporsional. ‘’Tapi, karena kondisi pandemi seperti ini mungkin penyampaiannya berbeda dengan sebelumnya,’’ ujar Wiwin. ‘’Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Makanya, pemerintah meminta perusahaan dan pekerja berunding untuk menentukan teknis pembayarannya (THR),’’ imbuhnya.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 serta petunjuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, teknis pembayaran THR bisa dilakukan dengan dua cara. Yakni, perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh dapat memberikan secara bertahap. Sedangkan yang tidak dapat membayar sama sekali bisa ditunda hingga kondisi keuangan perusahaan membaik.  ‘’Kalau waktunya tetap (tidak bisa dirundingkan), H-7 sudah harus diberikan,’’ tegasnya.

Bagaimana jika ada perusahaan yang terlambat membayar THR pekerja? Wiwin mengatakan, mereka bisa dikenai sanksi teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha. ‘’Untuk yang terlambat membayar, sanksinya denda 5 persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan,’’ sebut Wiwin.

Sebelumnya, Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko sudah mengingatkan semua perusahaan yang terikat dalam Undang-Undang Tenaga Kerja harus memenuhi kewajibannya membayar THR. Pun, dia meyakini tidak semua perusahaan di Ngawi mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. ‘’Kami berharap kewajiban rutin membayar THR itu tetap dilakukan, terutama perusahaan yang tidak begitu terpengaruh pandemi,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close