Pejabat Pemkot Ketakutan, Maidi Siap Pasang Badan Pengadaan Laptop Pinpak

89

‘’Kalau sudah berjalan sesuai prosedur, kenapa mereka harus takut. Apalagi, wali kota sudah pasang badan.’’ Maidi, Wali Kota Madiun

——————————–

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kinerja pejabat Pemkot Madiun dihantui ketidaknyamanan. Bagaimana tidak, penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan komputer SMP tahun anggaran 2016–2017 belum rampung, kini  mereka dihadapkan dengan rencana program pengadaan laptop pinjam pakai (pinpak) bagi siswa SD dan SMP senilai Rp 40 miliar tahun depan.

Kondisi tersebut membuat mereka diliputi kekhawatiran. Imbasnya, kinerja menurun drastis. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Madiun Maidi mempersilakan pejabat yang bersangkutan mundur dari jabatannya. ‘’Pejabat itu boleh mundur, kalau memang saya perintah tidak sesuai prosedur,’’ katanya di balai kota Selasa (17/9).

Pernyataan itu sekaligus menjawab kabar ancaman mundur sejumlah pejabat di dinas pendidikan (dindik). Apabila pengadaan laptop untuk siswa SD dan SMP negeri direalisasikan tahun depan. Maidi tak menampik ada sebagian pejabat ketakutan. Namun, menurut dia, persoalan itu tidak perlu diperpanjang lebar.

Sebab, dalam proses pengadaan laptop tersebut akan didampingi tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Bahkan, bila perlu Maidi akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit investigasi pengadaan laptop pinpak tersebut tahun depan. ‘’Saya sebagai wali kota ikut bertanggung jawab,’’ tegasnya.

Program pengadaan laptop itu memang prestisius bagi Maidi. Sebab, merupakan bagian dari janji politiknya bersama Wawali Inda Raya Ayu Miko Saputri dalam Pilkada 2018 lalu. Sehingga, berbagai upaya pendampingan hukum akan ditempuh pemkot. Termasuk rencana meminta supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pendampingan tim ahli Pemkab Badung, Bali, sebagai inisiator program tersebut. ‘’Kalau program itu sudah berjalan sesuai prosedur, tapi pejabat justru mundur dan tidak mau, ya nggak usah jadi pejabat. Langsung saya pecat. Keluar saja,’’ ancam Maidi.

Ada beberapa proses yang akan ditempuh jika pejabat mengajukan pengunduran diri. Selain harus menyampaikan kepada wali kota secara tertulis, yang bersangkutan akan dipanggil untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Pengunduran diri bisa dilakukan dengan persetujuan wali kota. ‘’Kalau sudah berjalan sesuai prosedur, kenapa mereka harus takut. Apalagi, wali kota sudah pasang badan,’’ terangnya.

Dalam waktu dekat dia akan mengumpulkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di dindik untuk pembinaan. Dia sendiri yang akan memberikan pengarahan. Harapannya, mereka tidak keberatan dan ketakutan hingga berujung pengunduran diri. ‘’Saya akan tanya mereka, kalau tidak bersedia maunya apa. Padahal, program ini dijalankan sesuai prosedur. Kalau sudah begitu, ya sudah nggak usah bekerja,’’ ketusnya.

Sebagai kepala daerah, Maidi tidak akan menjerumuskan anak buahnya ke masalah hukum. Sebaliknya, dia akan ikut mendampingi proses pelaksanaan program tersebut tahun depan. ‘’Yang jelas, kalau ada keraguan bisa kita konsultasikan ke BPK, bahkan ke KPK,’’ ujarnya.

Diketahui, program pengadaan laptop pinpak mulai diberlakukan tahun depan. Bertahap antara tahun 2020–2022. Pada tahun pertama, untuk siswa kelas V–VI SDN. Serta, kelas VIII dan IX SMPN. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here