Madiun

Pehobi-Pedagang Burung Tolak Permen LHK

MADIUN – Ratusan pehobi burung kicau ramai-ramai menolak aturan main baru tentang flora fauna yang dilindungi negara. Selasa (14/8) pehobi yang tergabung dalam komunitas Kicau Mania dan Paguyuban Pedagang Burung Pasar Sri Jaya menggelar aksi damai menolak Permen LHK 20/2018 tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan yang Dilindungi. Dalam kesempatan itu, massa langsung beraudiensi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

‘’Ini sudah menyangkut hajat orang banyak,’’ kata Rudi Wisnu Wardana, anggota komunitas dan pegiat lomba kicau burung.

Diskusi berlangsung cukup alot selama hampir dua jam. Mereka khawatir kebijakan itu berpengaruh pada kesejahteraan. Sebab, selama ini ekonomi cukup berputar dari bisnis hobi itu. Mulai pehobi, pedagang burung kicau, hingga penangkar maupun pedagang pakan burung. ‘’Bukan menolak 100 persen, misalkan untuk burung yang patut dilindungi, ya lindungi saja. Ini cukup banyak burung kicau yang sudah umum, tapi justru diatur (masuk daftar dilindungi, Red),’’ ujarnya.

Aturan main kementerian pimpinan Siti Nurbaya Bakar itu juga dinilai memberatkan pedagang. Sebab, di permen LHK dijelaskan jika pedagang wajib membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 500 ribu per orang untuk bisa memperjualbelikan maupun menangkar burung yang dilindungi. Penangkar berbadan hukum justru lebih berat. PNBP yang harus dibayar mencapai Rp 2,5 juta. ‘’Pedagang kecil mengurus izin terlalu ribet, jual-beli harus memakai surat, intinya cost-nya itu lho yang mahal,’’ sebut Rudi.

Kabid BBKSDA Wilayah I Madiun BBKSDA Jatim Hartoyo menyadari aturan main baru tentang satwa dan tumbuhan dilindungi cukup memberatkan para pehobi. Maklum, di dalamnya terdapat 921 jenis flora dan fauna yang dilindungi. Sebanyak 61 persen atau 621 jenis di antaranya merupakan burung. Pun, burung murai batu (copsychus malabaricus) hingga cucak hijau (chloropsis sonnerati) kini masuk spesies yang dilindungi.

‘’Ada tiga alasan mengapa dilindungi. Populasinya kecil, di alam turun secara drastis, atau sebarannya yang kecil,’’ urainya.

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak lagi bisa memelihara atau menghobi burung kicau. Hartoyo menyebut, para pehobi masih bisa memelihara atau bahkan memperjualbelikan burung-burung dengan kicauan merdu itu. Dengan catatan, sudah melaporkan data dan penandaan terhadap burung kicau peliharaan mereka. Bagi satwa dilindungi yang sudah didata dan ditandai, menyandang status F2. ‘’Nanti bisa mengajukan izin penangkaran dan perniagaan,’’ jelasnya.

Hartoyo meminta para pehobi untuk tidak merisaukan aturan baru perlindungan flora dan fauna tersebut. Nantinya akan ada kebijakan peralihan atau transisi dari pemerintah pusat kepada para pehobi. Pun pemerintah tidak akan semena-mena melucuti hobi warganya begitu saja. ‘’Akan ada revisi yang menjelaskan tentang peralihan ke penangkaran. Sampai saat itu, tidak perlu risau,’’ ujarnya. (mg2/naz/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close