Pacitan

Pedagang Rebut Kembali Lahan Sengketa Pasar Tulakan

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Bukan gertak sambal. Pedagang Pasar Tulakan benar-benar mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pacitan Senin (23/9). Menempuh perjalanan sekitar satu jam menggunakan satu unit mobil Elf. ‘’Kedatangan kami untuk meluruskan sengketa lahan Pasar Tulakan yang tidak berujung,’’ kata Koordinator Aliansi Pedagang dan Rakyat Menggugat (Aperkat) Slamet Tuadi.

Perwakilan pedagang diterima Kepala Kantor BPN Pacitan  Muchlis Setyo Margono dan pejabat lainnya. Mereka wadul kejanggalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5 Tahun 1967 atas nama J Tasman. Pedagang menganggap tanah tersebut milik negara. Mereka pun mendesak BPN membatalkan sertifikat tanah yang selama ini jadi tempat pedagang berjualan tersebut.

Relis, sapaan Slamet Tuadi, optimistis sertifikat bisa dibatalkan. Sebab, pihaknya mengantongi bukti kuat dan akurat berupa Surat Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) Nomor 201/593/09/10/1966 yang belum pernah digunakan sebagai barang bukti dalam sidang sengketa lahan sebelumnya. ‘’Upaya kami direspons positif. BPN berjanji menindaklanjuti dalam waktu singkat. Jika terbukti, BPN menyatakan sertifikat cacat hukum,’’ bebernya.

Menurut Relis, para pedagang bakal kembali ke kantor BPN pekan depan. Tujuannya, minta pernyataan sertifikat atas nama J Tasman cacat hukum. Dasar dan alasan tuntutan tersebut pun disampaiklan tertulis hingga ratusan lembar. Dilampiri sekitar 1.500 lembar salinan kartu tanda penduduk (KTP) pedagang dan warga Desa Bungur, Tulakan. Mereka diklaim tahu riwayat lahan sengketa itu. ‘’Kalau kurang, kami akan tambah,’’ ujarnya.

Pedagang juga bakal melayangkan surat kepada menteri agraria dan tata ruang RI terkait tuntutan pembatalan sertifikat tersebut. Ditembuskan ke bupati dan BPN Pacitan. Kedatangan mereka ke BPN merupakan upaya meminta pertanggungjawaban. Sebab, hasil putusan sidang gugatan tidak bisa jadi patokan. ‘’Kesalahan masa lalu ada di BPN. Otomatis kami mendesak BPN menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai berlarut-larut,’’ tegasnya.

Kepala BPN Pacitan Muchlis Setyo Margono mengungkap pihaknya tidak bisa membatalkan sertifikat J Tasman secara sepihak. Sebab, pihaknya bisa terancam pidana. Sedangkan tuntutan pedagang Pasar Tulakan bakal dikaji. Bukti Surat P3MB Nomor 201/593/09/10/1966 bakal diteliti kebenarannya. Format dan tulisan buatan Belanda itu akan diuji melibatkan tim ahli. ‘’Kita bisa lihat, penerjemah ini benar tidak. Kedudukannya apa hingga dia bisa menyatakan dokumen ini asli atau tidak,’’ bebernya.

Meski begitu, Muchlis tidak berani menjanjikan waktu. Menurut dia, proses pembuktian surat lama. Bisa jadi harus wira-wiri ke luar kota. Pihaknya sekadar membantu. Hanya, pedagang diminta serius menyiapkan dokumen yang diperlukan. ‘’Setelah itu masuk materi. Bisa nggak jadi objek menggugat lagi setelah ditemukan bukti baru melalui PK (permohonan kembali, Red),’’ jelasnya. (odi/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close