PDAM Serang Balik Jasa Tirta

20

NGAWI – Dituding menunggak utang hingga miliaran, PDAM menyerang balik Perum Jasa Turta (PJT). Pihak pengawas perusahaan milik daerah itu menyangkal tudingan tidak pernah membayar iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sejak 2009.

‘’Itu tidak benar. Justru mereka (PJT, Red) yang selama ini tidak pernah memenuhi kewajibannya,’’ kata Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Dharma Ngawi Mas’ud kemarin (10/4).

Dia menuturkan, PDAM Tirta Dharma Ngawi selalu membayar iuran iuran biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) hingga 2015 lalu. ‘’Memang kami masih punya utang, tapi kami sudah beritikad baik untuk membayar,’’ ujarnya.

Mas’ud memerinci, pada 2009 telah membayar sekitar Rp 64 juta kepada PJT. Kewajiban itu juga dilakukan selama kurun 2011 hingga 2015. Masing-masing senilai Rp 5 juta, Rp 36 juta, Rp 57 juta, Rp 45 juta, dan tahun Rp 5 juta. ‘’Masa kami disuruh membayar terus, sedangkan mereka tidak pernah melaksanakan kewajibannya,’’ tudingnya balik.

Kewajiban yang dimaksud Mas’ud adalah pemeliharaan bangunan pengairan dan penghijauan. Selama ini, kata dia, hal itu belum pernah dilakukan PJT di Ngawi. Justru pihak PDAM Tirta Dharma yang berupaya melakukan penghijauan di sekitar sumber-sumber mata air. ‘’Mestinya itu yang melakukan Jasa Tirta,’’ ucapnya.

Selama ini, lanjut Mas’ud, pihaknya juga sudah berupaya untuk merundingkan permasalahan itu dengan pihak PJT. Terakhir dilakukan tahun lalu setelah menerima surat tagihan dari BUMN tersebut. Namun, undangan itu tidak mendapat respons.

Mas’ud blak-blakan menyatakan bahwa selama ini PDAM keberatan dengan iuran BJPSDA yang dibebankan oleh PJT. Hal itu, kata dia, imbas kesepakatan dengan PJT yang diteken direktur lama tanpa mempelajari secara detail isinya. ‘’Makanya kami ajak berunding lagi untuk memperbarui kesepakatan itu,’’ lanjutnya.

Soal langkah PJT meminta bantuan Kejati Jatim sebagai mediator, pihaknya menyambut baik. Pun, dia berharap kelak ditemukan solusi yang baik, yang tidak memberatkan pihaknya. Dia tidak ingin adanya beban tagihan itu mengganggu pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Dia juga berharap ada koreksi terkait biaya yang harus dibayarkan PDAM kepada PJT. Menurutnya, pihaknya yang lebih berwenang menentukan besaran iuran yang harus dibayar. ‘’Bagaimana mereka bisa menentukan nominalnya, sedangkan yang punya meteran itu kami,’’ tukasnya.

 ‘’Kita lihat nanti hasil mediasinya seperti apa. Yang jelas, kalau tagihannya sebesar itu memberatkan kami,’’ imbuhnya. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here