PDAM Menunggak Utang Rp 5 M ke Jasa Tirta

124

NGAWI – Masalah yang mendera PDAM Tirta Dharma Ngawi hingga menyeret nama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akhirnya terkuak. Perusahaan pelat merah itu ternyata menunggak utang miliaran rupiah kepada Perum Jasa Tirta (PJT) I.

Meski begitu, pihak PJT I membantah telah melaporkan PDAM ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. ‘’Yang benar bukan melaporkan, tapi memohon bantuan hukum nonlitigasi,’’ jelas Sekretaris PJT I Fahmi Hidayat kemarin (8/4).

Fahmi menyebut, PDAM memiliki tanggungan iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan atau yang lebuih dikenal dengan istilah biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA). Nilainya cukup besar, yakni mencapai Rp 5 miliar. ‘’Tepatnya berapa, bagian keuangan yang tahu,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, nominal tanggungan mencapai kisaran Rp 5 miliar merupakan akumulasi sejak 2009 silam. ‘’Harusnya iuran itu rutin dibayar setiap bulan, tapi sampai sekarang belum pernah dibayarkan,’’ kata Fahmi saat dihubungi Radar Ngawi.

Fahmi menuturkan, setiap perusahaan yang memperoleh manfaat dari ketersediaan air wajib membayar iuran BJPSDA. Termasuk PDAM Tirta Dharma Ngawi yang selama ini melakukan eksploitasi SDA di wilayah kerja PJT I. ‘’Tapi, kenyataannya sampai sekarang kewajiban itu belum dilaksanakan,’’ ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa PJT merupakan perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN yang bertugas mengelola sumber daya air. Salah satu kewajibannya adalah melakukan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan. Nah, kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas itu diperoleh dari iuran yang dibayar para pihak penerima manfaat. ‘’Tapi (PDAM Ngawi, Red) tidak pernah membayar dengan alasan macam-macam,’’ keluhnya.

Padahal, lanjut dia, iuran BJPSDA itu semestinya sudah masuk dalam rincian tagihan pelanggan setiap bulannya. Besaran tarifnya sesuai yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). ‘’Jadi, bagi PDAM Ngawi semestinya iuran BJPSDA itu tidak membebani. Tapi, kenyataannya sampai sekarang belum dibayarkan,’’ ujarnya.

Merasa upaya melakukan penagihan sia-sia, pihak PJT mengambil langkah meminta bantuan hukum nonlitigasi kepada Kejati Jatim. Fahmi menyebut, surat permohonan sudah dikirim pada November 2018 lalu. Belum lama ini, pihak kejati merespons dengan meminta keterangan dari PJT. ‘’Harapannya bisa segera dilunasi. Karena, selain diperlukan untuk biaya pemeliharaan dan sebagainya, kami juga akan diaudit jika ada piutang yang belum terbayar,’’ ungkapnya.

Bagaimana jika PDAM Tirta Dharma Ngawi tetap enggan membayarnya? Fahmi mengaku belum tahu langkah yang akan ditempuh kelak. Yang jelas, pihaknya akan menyelesaikan masalah itu sesuai prosedur. Kemungkinan, lanjut dia, dalam waktu dekat akan dilakukan proses mediasi dengan difasilitasi Kejati Jatim. ‘’Mudah-mudahan bisa segera dilunasi setelah mediasi nanti,’’ harapnya. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here