MadiunPolitik

Parpol Sedot APBD Rp 700 Juta

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Kota Madiun bakal menyedot duit APBD 2020 ratusan juta rupiah. Persisnya Rp 700,06 juta. Sebelas parpol akan kecipratan dana bantuan politik (banpol) tersebut. Yakni, PDIP, Demokrat, Perindo, Golkar, PKS, PAN, Gerindra, Nasdem, PPP, PKB, dan PSI.

Plt Kepala Bakesbangpol Kota Madiun Darmawan mengatakan, besaran dana banpol tahun ini sama dengan 2018. Itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Peraturan tersebut berlaku untuk parpol dengan perolehan suara 1.000 dalam pemilu legislatif (pileg). Di Kota Madiun, perolehan suara parpol rata-rata 2.500 sampai 23.000.

Sementara, realisasi banpol diatur dalam ketentuan yang mengacu pada pedoman pengajuan, perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. ‘’Sudah saya sampaikan ke Komisi I DPRD Kota Madiun saat rapat dengar pendapat (RDP) lalu. Penghitungannya per suara dikalikan Rp 6.260,’’ katanya Kamis (24/10).

Karena jatahnya sesuai perolehan suara sah Pileg 2019 lalu, dana banpol yang diterima masing-masing parpol bervariasi. PKB Rp 72,5 juta; Gerindra Rp 72,09 juta; Demokrat Rp 91,9 juta; PAN Rp 15,8 juta; dan PSI Rp 52,1 juta. Kemudian, PDIP Rp 144,9 juta; Nasdem Rp 48,7 juta; Golkar Rp 54,1 juta;  PKS Rp 45,3 juta; Perindo Rp 80,1 juta; dan PPP Rp 22,07 juta. ‘’Kami sudah anggarkan itu dalam APBD 2020,’’ ujarnya.

Dalam RDP tersebut, pihaknya sekaligus menyosialisasikan kepada semua anggota DPRD terkait proses pencairannya. Bahkan, sebelumnya pertemuan dengan para petinggi dan pengurus partai juga sudah dilakukan bakesbangpol.

Proses pencairan banpol diawali pengajuan kepada wali kota. Kemudian, diverifikasi kelengkapan syarat administrasinya. Prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban banpol diatur dalam Permendagri 36/2018 tentang Bantuan Keuangan Parpol.

Persyaratan itu agar parpol penerima banpol merealisasikan secara transparan dan akuntabel. Aturan penggunaannya, 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional parpol. ‘’Intinya, sama seperti periode sebelumnya,’’ tutur Darmawan.

Pencairan banpol tahun ini dilakukan dua termin. Pertama bagi parpol yang memperoleh kursi DPRD periode 2014–2019. Jatahnya Rp 651,5 juta untuk Januari–Agustus 2019. Sedangkan, parpol yang mendapat kursi di DPRD 2019–2024 dialokasikan Rp 233,3 juta. Dana banpol itu untuk jatah September–Desember 2019.  (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close