HukumMadiun

Parkir Liar Jalan Perintis Tak Kunjung Kelar

MADIUN – Parkir liar di penggal Jalan Perintis Kemerdekaan menjadi pekerjaan rumah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun. Sebab, banyaknya kendaraan yang terparkir di jalan searah itu menghambat arus lalu lintas. Solusi yang ditawarkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tak mampu menjawab masalah tersebut. Pendek kata, masalah parkir liar tak kunjung kelar.

‘’Kami targetkan memasang dua rambu larangan parkir di sepanjang gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Madiun, dan itu memang usulan lama dari DPRD,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan Ansar Rasidi kepada Jawa Pos Radar Madiun, Kamis (17/5).

DPRD resah lantaran akses keluar masuk markasnya terhalang parkir liar. Sehingga, dishub menindaklanjutinya dengan memasang rambu di dua pintu keluar masuk gedung DPRD.’’ Di sisi barat, rambu itu mengimbau dilarang parkir radius 50 meter. Sedangkan, di sisi selatan larangan parkir untuk radius 100 meter,’’ ujar Ansar.

Bukan perkara mudah melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Perintis. Permasalahannya cukup kompleks. Banyak pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, restoran, hingga klinik kecantikan yang biasa dipadati pengunjung. Beberapa tahun ini berkembang pesat hingga memadati jalan tersebut. Kondisi itu membuat jalanan menjadi sempit dan macet. ‘’Kami tidak hanya memikirkan penertiban parkir di situ, tapi aspek perekonomiannya di sana. Jangan sampai mengganggu pertumbuhan ekonomi,’’ tegasnya.

Ansar mengatakan proses verifikasi raperda LLAJ di pemerintahan provinsi hingga kini masih tanda tanya. Padahal, dishub kota telah menyusun dan mengusulkannya sejak tahun lalu. Tepatnya saat Ansar usai dilantik dari kepala BPM KB dan ketahanan pangan ke kadishub. Perda tersebut dinilai penting lantaran mengatur sanksi pelanggaran lalu lintas. ‘’Di dalam aturan itu mengatur segala macam, jukir liar, parkir liar, dan segala macamnya,’’ terang Ansar.

Biang molor dari verifikasi itu jika terjadi pelanggaran parkir liar di Jalan Perintis Kemerdekaan, sanksi bagi pelanggar masih sebatas pembinaan. Juru parkir liar yang kedapatan melanggar, ditarik kartu tanda penduduknya (KTP). Lalu, diberikan pengarahan maupun pembinaan. (mg2/c1/pra)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close