Pansus Blejeti Temuan BPK

20

MADIUN – Sejumlah catatan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Kota Madiun tahun anggaran 2018 langsung direspons oleh anggota dewan. Pada Kamis (23/5) lalu, mereka membentuk panitia khusus (pansus) dalam sebuah rapat paripurna terbatas untuk menindaklanjuti hasil temuan lembaga auditor keuangan negara tersebut.

Dalam paripurna itu diputuskan ketua tim pansus adalah Ngedi Trisno Yhusianto. Serta wakilnya adalah Aris Suharno. Selanjutnya, mereka bersama dengan anggota pansus lainnya bertugas membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Madiun.

Anggota Tim Pansus LHP BPK, Winarko mengatakan meski telah menyabet predikat WTP atas LKPD tahun anggaran 2018, bukan berarti penyelenggaraan pemerintahaan tanpa catatan. ’’Walaupun sudah WTP bukan berarti clear. Artinya masih ada catatan atau permasalahan yang perlu diluruskan,’’ katanya.

Ada sejumlah catatan bagi pemkot yang dilampirkan oleh BPK pada laporannya. Seperti mengenai tentang perhitungan pajak reklame tahun 2018, kekurangan penetapan tarif sampah atau kebersihan, rekapitulasi pemotongan pajak atas bunga deposito di sejumlah bank, serta kekurangan dan kelebihan volume pekerjaan fisik.

Total terdapat 25 catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemkot. Karena itu merupakan sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah pada tahun 2019.

Kendati pansus sudah dibentuk, Winarko mengaku mereka belum bisa langsung bekerja melakukan. Karena terbentur dengan libur Lebaran. Namun, tahapan itu dimulai dengan dilakukannya pendampingan atau study banding ke daerah lain lebih dulu. ’’Setelah Lebaran baru kami bisa melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,’’ kata politikus Partai Golkar itu.

Dalam pembasan itu nantinya, lanjut Winarko, anggota pansus bakal membelejeti persoalan yang muncul sehingga akhirnya menjadi temuan auditor BPK. Setelah itu, pansus juga bakal merekomendasikan kepada pemkot terkait hasil pembahasan itu. ’’Catatan-catatan dari BPK itu harus ada tindaklanjutnya,’’ ujar sekretaris komisi II DPRD Kota Madiun tersebut. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here