Panitia Pilkades Pringkuku Bersumpah di Bawah Kitab Suci

44

PACITAN – Tidak berlebihan jika aparat kepolisian melakukan pengamanan ekstra di Desa Pringkuku, Watukarung, menyusul konflik hasil pilkades setempat. Sebab, situasi dan kondisi desa semakin menghangat cenderung panas. Sebelumnya, pihak cakades nomor urut 1 Darmadi protes hasil penghitungan suara. Kini giliran pihak cakades nomor urut 2 Wiwit Pheni meradang lantaran penetapan kemenangannya terganjal.

Puluhan pendukungnya mempertanyakan kejelasan sikap panitia Pilkades Watukarung serta BPD setempat lantaran prosesi penetapan pemenang terlambat.  ‘’Masalah ini sudah kita serahkan kepada panitia kabupaten. Sehingga tidak dilakukan penetapan pada tanggal itu (8/10, Red),’’ kata Ketua BPD Watukarung Sukard, Rabu  (10/10).

Sukardi mengklaim penundaan itu merupakan hasil koordinasi dengan pihak panitia kabupaten. Alasannya, menunggu penyelidikan terkait adanya indikasi kecurangan yang diadukan pihak cakades nomor urut 1. ‘’Saya sempat ke rumah calon nomor urut 1 untuk pendekatan agar masalah ini bisa segera selesai, tapi gagal,’’ ujarnya.

Sementara itu, terkait tudingan ketidaknetralan petugas TPS, Sukardi menyebut itu wewenang panitia pemilihan tingkat kabupaten. Sehingga, dia enggan berkomentar terkait pelaporan tim pemenangan Darmadi. ‘’Hasil penghitungan suara itu wewenang kabupaten. Kalau sistemnya itu, BPD punya hak,’’ terangnya.

Dalam audiensi kemarin, empat petugas Pilkades Watukarung melakukan sumpah membantah tudingan ketidaknetralan pada penghitungan suara. Yakni, anggota panitia Sumarni, Ketua PPS Joko Triono, anggota Linmas Suyitno, serta saksi cakades nomor urut 2 Yodi Arniasmoro. Sumpah di bawah kitab suci itu dibacakan Sumarni.

Cakades nomor urut dua Wiwit Pheni yang datang dalam audiensi itu mengajukan empat poin kepada panitia. Antara lain minta kejelasan ditundanya penetapan. Pasalnya, aduan pihak cakades Darmadi tak dilengkapi alat bukti. ‘’Orang-orang yang bersinggungan dengan aduan itu juga telah dimintai keterangan dan diambil sumpahnya,’’ jelasnya.

Dia juga mengembalikan surat penundaan penetapan pemenang Pilkades  Watukarung lalu. Dia menilai ada kejanggalan pada tanggal aduan dan penetapan yang berbarengan. ‘’Karena aduan itu tanggal 8 Oktober bersamaan dengan surat penundaan, maka saya memandang itu harus saya kembalikan,’’ sergahnya. (mg6/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here