Pajak Reklame Belum Dipungut Jadi Temuan BPK

28
DISEGEL: Banyak reklame di Kota Madiun yang belum dilakukan pungutan pajak oleh pemkot.

MADIUN – Kinerja Pemkot Madiun dalam mematuhi perundang-undangan ternyata masih menyisakan celah. Hal itu dibuktikan dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seperti masih adanya temuan pajak reklame yang belum dipungut sebesar Rp 130 juta serta retribusi kebersihan sampah kurang ditetapkan dan dihapus tanpa persetujuan wali kota sebesar Rp 27,102 juta. ’’Atas temuan itu (pajak reklame) tentu harus ditagih terus. Dan, ditargetkan pada Desember 2019 sudah lunas,’’ kata Ketua Tim Pansus LHP BPK DPRD Kota Madiun, Ngedi Trisno Yhusianto Jumat (14/6).

Selain itu, lanjut dia, BPK juga menginstruksikan agar kepala dinas lingkungan hidup (DLH) Suwarno dalam menetapkan retribusi sampah kebersihan untuk tahun 2019 menggunakan tarif yang berlaku. Serta menetapkan pembagian kewenangan antara wali kota dengan pejabat yang ditunjuk dalam pemberian keringanan retribusi. ’’Jadi, harus ada seizin wali kota dengan bentuk surat keputusan (SK),’’ ujarnya.

Temuan lainnya ada pada perhitungan bunga deposito yang tidak sesuai dengan tarif bunga yang ditetapkan. Seperti terdapat potongan pajak atas bunga deposito dan tabungan atau bunga jasa giro rekening dana BOS sebesar Rp 27,180 juta yang belum disetor ke kas daerah (kasda).

Akibat dari hal tersebut, kata Ngedi, tertundanya penerimaan bunga deposito sebesar Rp 17,2 juta. Serta hilangnya penerimaan bunga deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo dan bunga tabungan yang dipotong pajak sebesar Rp 280,4 juta. ‘’Kepala BPKAD diinstruksikan untuk melakukan revisi surat perjanjian dengan pihak bank terkait ketentuan deposito dengan mempertimbangkan pemberian bunga berjalan atas deposito yang ditutup sebelum jatuh tempo,’’ terangnya.

Di sisi lain, pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp 752,3 juta dianggap tidak sesuai ketentuan oleh BPK. Kondisi itu berakibat pada pembayaran insentif pajak daerah. Pasalnya, wali kota dalam menetapkan peraturan wali kota (perwali) 8/2011 yang telah diubah dengan perwali 10/2017 tidak mempedomani ketentuan yang lebih tinggi.

Tetapi, Ngedi mempunyai pertimbangan lain atas temuan BPK tersebut. Karena pemungutan itu berkaitan dengan masyarakat. Dia mencontohkan seperti retribusi pajak daerah kios di Pasar Besi. Di situ para pedagang masih banyak yang belum membayar pajak. Karena kekurangmampuan mereka dari sisi ekonomi. ‘’Kalau yang nggak bayar itu diusir tentu kasihan masyarakat. Makanya mengedepankan sistem pembayaran pajak secara diangsur,’’ jelas politikus PKB tersebut.

Selain itu, lanjut dia, temuan lainnya adalah kekurangan volume atas pelaksanaan pembangunan gedung DPRD sebesar Rp 189,8 juta dan kualitas atas pelaksanaan 12 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi sebesar Rp 736,5 juta. ‘’Ditargetkan itu semua harus bisa dilunasi sebelum 20 Juni,’’ tandasnya. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here