Madiun

Pajak Asli Daerah Naik Tipis Terkerek Tol

MADIUN – Pajak jalan bebas hambatan memecah kebuntuan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun yang bertahun-tahun stagnan. Ruas tol Madiun–Wilangan memberikan sumbangsihnya untuk mengerek PAD tahun lalu hingga realisasinya tembus 103 persen dari perencanaan Rp 211,6 miliar. ’’Sebagian besar capaian pajak daerah dari surplus penerimaan PBB-P2 (pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

PBB jalan tol merupakan layanan objek pajak baru dari PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK). Badan pendapatan daerah (bapenda) jauh hari telah memproyeksikan lahan dan bangunan fisiknya sebagai penunjang pajak daerah. Potensi pendapatan dari jalan tol sepanjang 48,5 kilometer itu tidak hanya berhenti di PBB. Banyak sumber penambah dalam perjalanan berfungsinya bagian dari tol Trans Jawa tersebut. Salah satu yang seksi pajak restoran di rest area. ’’Nilai PBB jalan tol tahun lalu Rp 3,4 miliar,’’ ujarnya.

Kaji Mbing –sapaan Ahmad Dawami– menyebutkan pajak daerah terealisasi Rp 62 miliar dari target Rp 58 miliar. Selain dari pajak jalan tol, sumber terlampauinya target dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 579 juta. Seperti pemecahan bidang tanah oleh pemiliknya, proses balik nama, atau temuan dari perubahan lahan menjadi fasilitas umum. ‘’Khusus pajak daerah surplus 107 persen,’’ ujarnya.

Sumber PAD lainnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meski ditarget Rp 5,6 miliar, ternyata akhirnya tahun terlampaui menjadi Rp 5,7 miliar. Peningkatan tipis itu dari surplus penerimaan PDAM Tirta Dharma Purabaya sebesar Rp 157 juta. Selain itu, lain-lain PAD yang sah dari target Rp 115,5 miliar terealisasi Rp 119,5 miliar. Kenaikan sekitar 103 persen itu dari dua sumber penerimaan. Yakni, pendapatan bunga deposito Rp 2 miliar dan pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) Rp 1,4 miliar.

Sementara, realisasi retribusi bertolak belakang dengan pajak. Tahun lalu, kabupaten ini hanya sanggup mengoleksi Rp 30,8 miliar dari target Rp 31,8 miliar. Defisit dua persen itu dari belum tercapapainya penerimaan retribusi pelayanan RSUD Dolopo dan puskesmas. ’’Tapi, pungutan pajak daerah dan retribusi sudah berpedoman pada UU 28/2009,’’ kata bupati.

Sebelumnya, Sarwo Edi ketua fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Madiun penasaran dengan sumber meningkat tipisnya pos pendapatan APBD dan PAD 2018. Fraksi partai banteng moncong putih itu menilai percuma bila kenaikan berdasar optimalisasi berupa peningkatan tarif. Sebab, membebani masyarakat sebagai subjeknya. (cor/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close