Madiun

”Padang Pasir” Mulai Diaspal

Progres Proyek Peningkatan Jalan di Ruas Desa Bader

MADIUN, Radar Caruban – Tebaran debu di ruas jalan Desa Bader, Dolopo, Kabupaten Madiun, mulai berkurang. CV Ace Jaya Sejahtera (AJS), rekanan pelaksana proyek peningkatan Jalan Dolopo–Batas Ponorogo, itu mulai mengaspal Kamis (21/11). ‘’Sudah tidak ada debunya,’’ kata Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun Heru Sulaksono.

Heru menambahkan tahapan pengaspalan jalan sepanjang 1,3 kilometer diawali mengguyur cairan perekat lapisan bagian bawah dan atas. Lalu di-trial untuk mengecek tingkat kepadatan lapisannya. Pengukuran tingkat kekuatan itu lewat uji laboratorium. Pengaspalan dimulai dari timur ke barat. ‘’Pekan depan sudah bisa digelar,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, debu yang berterbangan lantaran konstruksinya masih cement treated base (CTB). Pengaspalan belum bisa dilakukan karena penyedia jasa masih menunggu giliran pengaspalan hotmix. Dalam kondisi permukaan masih berupa pasir dan batu kerikil, pengendara malah melaju kencang. ‘’Seharusnya tidak melaju kecepatan tinggi,’’ ujarnya.

Progres proyek peningkatan jalan berbiaya Rp 2,1 miliar itu masih di bawah 50 persen. Itu karena bobot terbesar pekerjaan adalah pengaspalan. Bila sudah kelar, presentasenya langsung melonjak. Peningkatan juga memperlebar badan jalan. Dari semula empat meter jadi enam meter dengan penambahan masing-masing satu meter sisi kanan dan kirinya. ‘’Pelebaran dengan dibeton,’’ ucap Heru.

Mengapa tidak dibeton seluruhnya? Kepala DPUPR Kabupaten Madiun Arnowo Widjaja menyebut ada banyak pertimbangan. Salah satunya efisiensi anggaran. Kendati sekadar aspal hotmix, kekuatan konstruksi ruas jalan menuju objek wisata Telaga Ngebel, Ponorogo, itu tidak dikesampingkan. ‘’Peningkatan ini atensi wabup (wakil bupati) ketika PAK (perubahan anggaran keuangan),’’ ungkapnya seraya menyebut peningkatan kali ini lanjutan proyek serupa sepanjang 2,4 kilometer pada 2015.

Arnowo menambahkan, lapisan tanah di lokasi tersebut tidak labil. Aspal hotmix diperkirakan sanggup bertahan tujuh hingga delapan tahun. Sebelumnya ruas jalan itu rusak berat akibat dilewati kendaraan melebihi tonase. Banyak dump truck melintas dari pertambangan tak jauh dari lokasi.

Dia berharap dump truck yang melintas bisa memperhatikan tonase muatannya. Sehingga bisa mereduksi kekuatan jalan. ‘’Karena tahun depan ada rencana melanjutkan peningkatan jalan sepanjang dua kilometer,’’ sebutnya. (cor/sat)

Pembayaran Tunggu Penuntasan Pekerjaan

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun angkat bicara ihwal rendahnya serapan belanja APBD 2019. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu mengklaim realisasi 38,69 persen hingga pertengahan bulan ini tidak mengganggu target serapan sebelum tutup tahun. ‘’Karena semua mengacu kontrak,’’ kata Kepala DPUPR Kabupaten Madiun Arnowo Widjaja Kamis (21/11).

Arnowo menjelaskan, kegiatan lembaganya lebih banyak kontraktual. Seperti pembangunan jalan, irigasi, dan bangunan. Pembayaran kegiatan disesuikan progres yang sudah diatur dalam kontrak pekerjaan. Bila belum waktunya, maka pencairan dana kas daerah (kasda) tidak bisa dilakukan. ‘’Kalau belum 100 persen sudah dibayarkan ya tidak boleh,’’ ujarnya.

Sejumlah kontrak pekerjaan fisik DPUPR dimulai September dan Oktober. Dengan durasi pengerjaan sekitar tiga bulanan. Itu terjadi karena pihaknya telat mengawali proses lelang. Selain proses penyempurnaan perencanaan. Juga, ada sejumlah kegiatan nasional yang membuat proses lelang harus tertunda. ‘’Kami sudah melakukan beberapa evaluasi di lapangan dan arahan untuk mempercepat pengerjaan,’’ ucapnya.

Arnowo mengatakan, progres pengerjaan seluruh proyek di kisaran 70–80 persen per bulan ini. Meski pencairan lebih rendah dari angka riil tersebut. Di sisa kurang dua bulan ini, defisit serapan belanja bisa tertutup. ‘’Kalau pengerjaan pembangunan sudah 100 persen, otomatis dana langsung terserap,’’ katanya.

Diketahui, masih ada 19 OPD yang realisasi belanjanya di bawah 60 persen per 15 November lalu. Catatan negatif itu membuat serapan belanja kumulatif seluruh instansi pemerintahan di kabupaten ini baru menyentuh 66,39 persen. Bila dirupiahkan, tercapai Rp 1,39 triliun dari target Rp 2,1 triliun. Serapan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) paling rendah. Baru 38,69 persen atau tereksekusi Rp 69,6 miliar dari target Rp 179 miliar. (cor/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close