OTT Jelang Coblosan, Bawaslu Amankan Duit Rp 66 Juta

25

PONOROGO  – Uang kian bergelimang di masa tenang. Segepok uang Rp 66 juta berhasil diamankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo. Operasi tangkap tangan (OTT) bersama Polsek dan Koramil di Desa Sendang, Kecamatan Jambon itu dilakukan Senin malam (15/4) sekitar pukul 21.00.

Saat itu, duit puluhan juta yang sudah dibendeli pecahan Rp 10-20 ribu siap diedarkan. Terbukti dari daftar nama penerima, spesimen surat suara dan kartu pemilih yang ikut disita. ‘’Uang itu bakal dibagikan kepada nama-nama yang tertera pada daftar penerima,’’ tegas Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Ponorogo Juwaini.

Bendelan uang, rinci Juwaini, terdiri pecahan Rp 20 ribu tiga lembar dan Rp 10 ribu satu lembar. Kata Juwaini, itu merupakan paket komplet ajakan mencoblos Caleg DPRD Kabupaten Dapil V, Caleg DPRD Provinsi, dan Caleg DPR RI. ‘’Kalau memilih caleg provinsi saja diberi Rp 30 ribu. Kalau komplit Rp 70 ribu,’’ lanjutnya.

Juwaini membeberkan, sesuai daftar penerima terdapat 1.500 warga yang menjadi sasaran. Estimasinya, per warga bakal mendapatkan Rp 70 ribu untuk pilihan paket komplit tersebut. ‘’Juga dilengkapi dengan spesimen surat suara. Tujuannya menjadi petunjuk bagi warga untuk mencoblos sesuai dengan caleg yang disarankan,’’ bebernya.

Tanpa pandang bulu, Bawaslu mengamankan seluruh barang bukti tersebut. Selanjutnya, menunggu hasil koordinasi dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Dipastikan, temuan itu mengarah pada pelanggaran hukum pidana. ‘’Siapa timnya, belum dapat kami sebutkan. Masih proses,’’ ungkapnya.

Juwaini berjanji segera memanggil pihak-pihak terkait yang telah menyuruh pelaku melakukan politik uang (money politic) tersebut. Termasuk seluruh calon legislatif dan partai yang terlibat. ‘’Pasti kami panggil,’’ sambungnya.

Jika terbukti money politic, pihak yang bersangkutan bakal disangkakal Pasal 523 Ayat 2. Itu ditujukan bagi setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau pun langsung. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat 2 dengan pidana badan 4 tahun dan denda Rp 48 juta. ‘’Perlu penyidikan lebih lanjut,’’ tegasnya.

Atas temuan itu, bawaslu mengimbau kepada seluruh warga agar tidak segan melapor ketika melihat ataupun menjumpai praktik politik uang. Dia juga mengajak seluruh komponen masyarakat memerangi politik uang. Dalam rangka mewujudkan pemilu damai, bersih, adil, dan aman. ‘’Temuan ini bisa menjadi bukti bahwa kita semua berperan penting untuk membasmi politik uang,’’ ucapnya. (mg7/fin)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here