Operasional Puluhan PAUD di Kota Madiun Terancam

214

MADIUN – Nasib 169  lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), SPS, KB dan TK  berada di ujung tanduk. Alih-alih persiapan membuka pendaftaran baru, lembaga sedang dipusingkan dengan izin operasional sekolah yang kedaluarsa. Dan harus segera diperpanjang.

Masalahnya, banyak yang merasa terbebani dengan sejumlah persyaratan yang tercantum dalam aturan anyar Online Single Submission (OSS).  Jumlahnya mencapai puluhan lembaga. ‘’Di salah satu izin itu yang berat adalah IMB (Izin mendirikan Bangunan),’’ kata Evi Dyan Sulistyoningrum kepala PAUD Kasih Ibu

Evi yang juga ketua himpaudi Manguharjo ini kerap mendengar keluhan dari sejumlah lembaga tersebut terkait aturan IMB. Syarat ini dianggap memberatkan untuk dipenuhi. Dalam IMB mengharuskan nama kepemilikan rumah yang berasngkutan. Masalahnya masih banyak PAUD dan institusi lainnya yang selama ini sewa atau pinjam pakai bangunan orang. ’’Ada yang numpang di kelurahan, kecamatan gedung pemkot, dan lainnya,’’ ujarnya.

Dalam sebuah pertemuan sosialisasi OSS banyak yang menanyakan soal IMB tersebut. Hasinya, perwakilan OSS ini menyarankan agar ketika pengisian OSS kolom IMB tidak perlu dicentang . Kolom ini berisikan komitmen akan memenuhi IMB. Namun, setelah dicoba, izin tetap tidak bisa dikeluarkan. ‘’Ada teman-teman yang sebagian mencoba mengurus perpanjangan izin operasional. Karena terbentur OSS ini izin sampai sekarang belum dikeluarkan. Ada yang izinnya sudah lewat sejak akhir Januari, tahun lalu, padahal sebentar lagi sudah mau pembukaan peserta didik baru,’’ bebernya.

Dia memperkirakan pembukaan peserta didik baru dimulai Juni mendatang. Dia berharap, proses ijin operiasonal dikembalikan seperti dulu. Yakni, melalui dinas pendidkan terkait. Sebab, saat ini sesuai aturan baru dindik hanya bisa mengeluarkan surat rekomendasi yang dipakai untuk pengajuan perijinan OSS di dinas penanaman modal terpadu satu pintu (DPMTSP). ‘’Saya dengar katanya dindik akan sampaikan ini ke anggota dewan untuk bisa dibuatkan perwal, nah katanya perwal ini yang mungkin akan membantu,’’ paparnya.

Sementara itu,  Nanik kepala PAUD Aster menjadi salah satu paud yang berhasil mengurus proses OSS. Dia mengakui, proses OSS memakan waktu cukup lama. Dari  November 2018 lalu sampai saat ini baru selesai. ‘’Memang cukup lama,’’ paparnya.

Kabid PAUD PNF Dinas Pendidikan Kota Madiun  Heni Wisma Rosanawati membenarkan sejak Agustus 2018 proses perizinan dan perpanjangan operasional melalui DPMTSP dengan mengurus OSS. Ada  4 persyaratan wajib, salah satunya IMB. Pihaknya hanya mengeluarkan surat rekomendasi. ‘’Selanjutnya bisa ditanyakan ke DPMTTSP apakah surat rekom ini sudah memperkuat lembaga karena di sana yang berwenang menerbitkan izin,’’ pungkasnya. (mg2/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here