Ombudsman Catat Dua Masalah Layanan Perizinan di DPMPTSP

25
TEMUAN: Asisten Ombudsman Perwakilan Jatim Muslih bersama Kabag Organisasi Setdakab Madiun Puji Rahmawati usai mendatangi DPMPTSP .

MADIUN – Tim Ombudsman Perwakilan Jawa Timur rupanya masih penasaran terhadap bidang pelayanan publik di Kabupaten Madiun. Setelah bertemu dengan Bupati Ahmad Dawami, lembaga itu kembali mendatangi kabupaten ini Kamis (13/6).

Bedanya, bila pokok pertemuan awal Maret lalu ihwal urusan perizinan macet. Sasaran turun gunung kali ini menguak sejauh mana dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) menjalankan amanat Undang-Undang (UU) 25/2009 tentang Pelayanan Publik. ’’Ada dua catatan dari hasil sampling pengamatan,’’ kata Asisten Ombudsman Perwakilan Jatim Muslih.

Muslih menyebut, kekurangan itu ditemukan kala meninjau bidang perizinan. Di tempat itu sarana informasi pengaduan masyarakat belum komplet. Pihaknya sekadar menemukan alur dan prosedur, namun belum tertera batas pengaduan itu diterima. Masih di tempat yang sama, sarana mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan juga belum ada. Padahal, tidak ada tuntutan membuat fasilitas modern. ’’Cukup berupa tulisan di kertas atau emot icon yang dimasukkan dalam kotak,’’ ujarnya.

Fasilitas yang belum tersedia wajib untuk dipenuhi oleh DPMPTSP. Sebab hal tersebut bagian dari standar pelayanan. Apalagi setiap kantor pelayanan publik telah membuat maklumat atau janji sebagaimana tertuang UU 25/2009. Meski tidak ada pemberian sanksi, pengabaian pemenuhan sarana pelayanan berkonsekuensi terhadap rendahnya nilai rapor pemkab. ’’Khususnya kepemimpinan kepala daerah di mata masyarakat,’’ ucapnya kepada Radar Caruban.

Muslih menjelaskan, kunjungan kemarin atas permintaan bagian organisasi setdakab. Lembaganya diminta mendampingi dan menilai sejauh mana pelayanan DPMPTSP dari segi ketampakan fisik. Seperti ruang tunggu, laktasi, dan disabilitas. Tidak ada agenda menilai perizinan. Kendati ada sejumlah pengusaha yang mengadu ihwal macetnya mengurus perizinan di Kabupaten Madiun. ’’Tim kami beda dengan yang dulu (bertemu bupati),’’ ujarnya sembari menyebut di luar catatan, DPMPTSP dinilai cukup transparan dalam memberikan pelayanan.

Kabag Organisasi Setdakab Puji Rahmawati menyebut, atensi Ombudsman telah disampaikan ke jajaran DPMPTSP. Pihaknya meminta agar catatan tersebut segera dipenuhi. Kendati pemkab ada rencana memindahkan layanan masing-masing bidang ketika proyek mal pelayanan terealisasi. ’’Permintaan Ombudsman bukan suatu hal yang sulit untuk dipenuhi,’’ ujarnya.

Puji menambahkan, kunjungan Ombudsman untuk mengawal tingkat kepatuhan DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) sektor pelayanan. ‘’Kami dorong OPD memenuhi standar,’’ ucapnya. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here