ODGJ Bakal Punya Wakil di Legislatif

26

PONOROGO – Sebanyak 3.099 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Ponorogo berkesempatan menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2019. Itu artinya, mereka bakal punya wakil di legislatif dan menentukan presidennya sendiri. Data dari dinas sosial (dinsos) tersebut bakal dikaji hingga pemutakhiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2). ‘’Kami pencermatan dulu,’’ kata Komisioner Divisi Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo Munajat kemarin (3/12).

Alasannya, dari ribuan orang tidak waras itu belum tentu semua sudah melakukan perekaman data e-KTP. Sebagaimana surat edaran (SE) KPU RI 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Pendaftaran Pemilih Pemilu, penyandang tunagrahita atau gangguan mental dapat menggunakan hak pilihnya asalkan mempunyai e-KTP. ‘’Kami sudah mendata mereka. Sasaran utamanya pemilih disabilitas gangguan jiwa di rumah-rumah dan panti-panti rehabilitasi,’’ ujarnya.

Meski tetap didaftar sebagai pemilih, lanjut Munajat, tidak semua ODGJ bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka harus mendapat rekomendasi dari rumah sakit jiwa yang bekerja sama dengan KPU. Salah satunya RSUD dr Harjono yang memiliki dokter spesialis kejiwaan.

Selain itu, penggunaan hak pilih para penyandang disabilitas mental disesuaikan hari H pemungutan suara. Yakni, berdasarkan rekomendasi dokter yang merawatnya. Jika pada hari coblosan dalam kondisi waras, penderita gangguan jiwa mendapatkan hak pilihnya. Pun sebaliknya. ‘’Jadi, harus disertai surat keterangan dokter,’’ jelasnya.

Mereka tak akan diberi pendampingan maupun template kertas coblosan khusus saat coblosan. Masing-masing bakal menyalurkan hak suara di TPS terdekat dari tempat tinggal. ‘’Kalau kondisi kejiwaannya tidak sehat (secara total), tidak bisa menggunakan hak pilihnya,’’ ungkap Munajat.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ponorogo Juwaini mengatakan, pendataan penyandang disabilitas dan tunagrahita harus profesional. Sebab, ada kriteria ketat yang harus dipenuhi untuk bisa memilih. KPU harus menyiapkan sarana dan prasarana khusus. Termasuk teknis pemilihan.

Menurut dia, kebijakan membolehkan ODGJ memilih harus diawasi secara ketat. Jangan sampai ada celah bagi oknum memanfaatkan suara mereka untuk kepentingan tertentu. ‘’Kalau memang identitasnya jelas harus dimasukkan. Tapi, itu tetap akan jadi fokus kami. Terutama di TPS yang terdapat pemilih ODGJ. Seperti di Desa Karangpatihan, Balong,’’ tegasnya. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here