Nyaleg, Kades Aktif Belum Mundur

86

MAGETAN – Sebulan menjelang tahapan pemungutan suara, Bawaslu Magetan mendapati masih adanya kepala desa (kades) aktif yang belum mengundurkan diri karena nyaleg. Adapun kades yang dimaksud adalah Joko Sudarmawan. Dia merupakan kades Klagen, Kecamatan Barat, Magetan.

Dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019, Joko maju nyaleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) VII Jatim dari Partai Gerindra. Bawaslu sempat mengonfirmasikan temuan itu kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab Magetan. Hasilnya, memang didapati Joko belum mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sebagai kades. ‘’Yang kami permasalahkan, dia (Joko Sudarmawan, Red) ternyata belum mengajukan surat pemberhentian dari jabatannya saat ini,’’ kata Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Magetan Aziz Nuril Huda kemarin (15/3).

Seperti diketahui, berdasarkan PKPU 20/2018, UU 6/2014 tentang Desa, serta UU 7/2017 tentang Pemilu, mensyaratkan para kades dan perangkat desa yang maju menjadi calon legislatif (caleg) harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Menindaklanjuti hasil temuan tersebut, Azis mengaku sudah menyusun tim untuk melakukan investigasi. Termasuk telah berupaya melakukan pemanggilan kepada Joko. Hanya, sampai dengan saat ini yang bersangkutan urung hadir. ‘’Adanya kasus seperti ini merupakan bentuk pelanggaran yang harus dilakukan penindakan. Sanksinya bisa berupa administrasi (pencoretan) hingga pidana (pemalsuan dokumen),’’ ujarnya.

Yang jelas, Azis mengatakan pihaknya bakal melakukan investigasi terhadap dokumen yang sempat diajukan sebagai syarat pendaftaran caleg oleh Joko. Mulai surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan kades hingga tanda terima dari pejabat berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri. Serta, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang atau sudah diproses oleh pejabat yang berwenang.

Dari sejumlah syarat itu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Apabila memang didapati adanya pelanggaran pidana, seperti pemalsuan dokumen, Azis mengaku bakal melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu RI. Karena kaitannya dengan pemberian sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. ‘’Kalau pelanggaran administrasi akan segera dilakukan persidangan adjudikasi,’’ tuturnya.

Kendati demikian, Azis mengaku bakal berhati-hati dalam mengambil langkah. Sekaligus menunjukkan sikap penindakan tegas kepada para peserta pemilu. ‘’Jika nanti unsur formil dan materiilnya terpenuhi, yang bersangkutan sudah dipastikan melanggar dengan sanksi bisa dicoret dari DCT,’’ terangnya.

Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko mengatakan, hasil temuan dari Bawaslu Magetan tersebut selanjutnya bakal pihaknya follow up ke Bawaslu di dapil VIII. Dengan harapan, mereka juga bisa memberikan rekomendasi ke Bawaslu Jatim untuk kemudian dilakukan kajian. (mgc/c1/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here