Nunggak Pajak, Tambang Galian C di Tawangrejo Disegel

430

GEMARANG – Lama tak menancapkan kukunya, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun kembali menyikat galian C penunggak pajak kemarin (19/9). Tambang milik Dedi Sapto Pamungkas di Tawangrejo, Gemarang, itu disegel lantaran menunggak pajak.

Kabid Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) DPMPTSP Kabupaten Madiun Aris Budi Susilo menuturkan, pungutan wajib dari hasil operasional delapan bulan sejak Januari lalu tidak disetor ke kas daerah (kasda). ‘’Kalau dirupiahkan, total piutang pajak Rp 52 juta,’’ tuturnya.

Seperti deja vu, penutupan bersama satpol PP ini mengulang langkah serupa di tahun lalu. Juga, dilakukan pada September menyasar tambang di Tulung, Saradan. Dengan besaran piutang hingga ratusan juta. ‘’Sudah diperingatkan tapi tak diindahkan,’’ katanya.

Secara persuasif, DPMPTSP intens melakukan komunikasi lisan. Sampai akhirnya melayangkan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali. Peringatan tertulis pertama dilayangkan Februari dan SP-2 sebulan berselang. Tidak lama setelah teguran kedua disampaikan, pihak penambang meminta kelonggaran waktu. Sebab, operasional berhenti karena tiadanya pesanan. Pihaknya menuruti permohonan itu dan meminta melapor bila sudah beroperasi kembali serta melunasi pajaknya. ‘’Ada jeda cukup lama dengan SP-3 yang baru kami kirimkan minggu lalu,’’ urainya.

DPMPTSP merasa perlu meningkatkan status peringatan karena tiada komitmen dari penambang. Malahan, Aris merasa tertipu lantaran penambang memulai kembali aktivitas galiannya tanpa melapor terlebih dahulu. ‘’Saat survei awal bulan lalu, kami menangkap basah aktivitas penggalian dan keluar-masuk truk pengangkut material tanah,’’ ungkapnya.

Saat itu, penambang kembali minta tambahan waktu tiga minggu untuk pembayaran. Permintaan itu lantas dikomunikasikan dengan pimpinan. Respons yang diberikan adalah melayangkan SP-3 dan disegel. ‘’Kami melihat tidak ada iktikad baik dari penambang,’’ ucapnya.

Akhirnya, segel korps penegak perda berupa papan dua meter ditancapkan pada pintu keluar-masuk tambang. Isi papan tersebut menyampaikan bila tempat usaha disegel karena melanggar dua perda sekaligus. Yakni, Perda Pemprov Jatim 1/2015 tentang Pembayaran Pajak Pertambangan Bahan Galian C dan Perda Kabupaten Madiun 12/2010 tentang Pajak Daerah. Meski, ada satu unit backhoe tidak jauh dari akses pintu. Namun, tidak ada operasional penambangan saat didatangi petugas. ‘’Karena permasalahannya di pajak, kami tidak menutup aktivitas penambangan, tapi akses keluar-masuk material hasil kegiatan,’’ bebernya kepada Radar Mejayan.

Menurut Aris, penutupan itu bersifat sementara. Dinas ESDM Jatim yang berwenang menyegel permanen selaku leading sector usaha penambangan. Segel bakal dilepas bila pemilik usaha telah melunasi utang pajaknya. DPMPTSP juga melaporkan penyegelan berikut pertimbangannya ke pemprov. Serta memberi rekomendasi agar kelak tidak menerbitkan izin perpanjangan. ‘’Sudah lapor via telepon, surat resminya menyusul,’’ ujarnya.

Kabid Penegakan Produk Hukum Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto berjanji mengintensifkan patrol guna mengawasi areal pertambangan pasca disegel kemarin. Mencegah pemilik tambang atau truk pengangkut nekat memindahkan papan segel. Selain itu, lembaganya bakal memasang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan informasi warga setempat. ‘’Kami sering menerima laporan dari warga,’’ tukasnya.

Eko menyatakan, segel satpol PP berkekuatan hukum tetap. Perusaknya bisa diproses dengan tindak pidana. Kendati lebih mengedepankan pembinaan terhadap pelaku perusakan. ‘’Melangkah ke hukum jadi alternatif terakhir,’’ ujarnya. (cor/c1/fin)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here