Nilai Unas Tinggi Terlempar, Belasan Wali Murid Geruduk Kantor Cabdindik

414
MENGELUH: Belasan wali murid geruduk ke kantor Cabdindik Jatim wilayah Madiun memprotes kebijakan sistem zonasi PPDB SMA/SMK Senin (17/6).

MADIUN – Belasan wali murid mendatangi kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim wilayah Madiun di Jalan Pahlawan, Senin (17/6). Mereka meminta sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 untuk jenjang SMA/SMK diubah. Sistem zonasi dianggap merugikan para calon peserta didik yang sudah belajar sungguh-sungguh.

Hanya keluhan wali murid itu tak tersampaikan. Karena Kacabdindik Jatim wilayah Madiun saat itu sedang dinas ke Batu. Mereka hanya ditemui oleh stafnya. Satu per satu perwakilan wali murid menyampaikan keinginan untuk menolak sistem zonasi tersebut. Mereka lebih suka seleksi PPDB berdasar nilai ujian nasional (unas).

Aji Nugroho, salah seorang wali murid mengatakan, sistem zonasi membuat anak-anak kehilangan hak untuk memilih sekolah sesuai dengan kompetensinya. Dia mencontohkan nasib anaknya yang bernilai unas 35,50 harus terlempar ke sekolah swasta karena gagal seleksi berdasar sistem zonasi. ’’Saya tinggal di Kelurahan Kanigoro. Sementara, anak saya mendaftar di SMAN 2 dan SMAN 1 Madiun. Tetapi, semuanya gagal karena pertimbangan jarak,’’ terangnya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Kondisi itu tentu sangat disayangkan. Karena yang diterima justru calon peserta didik dengan nilai unas rendah, tetapi secara jarak dari rumah ke sekolah berdasarkan kartu keluarga (KK) lebih dekat. ‘’Kami berharap sistem zonasi ini dihapus. Jadi, kalau bisa yang diutamakan adalah nilai unas,’’ ujar Aji.

Masalah serupa juga dialami oleh Agus Sapto, seorang wali murid lainnya. Dia mengaku mendaftarkan anaknya ke SMAN 2 dan SMAN 1 Madiun dengan pertimbangan jarak terdekat dari rumahnya di Kelurahan Patihan. Tetapi setelah dilakukan pengolahan data berdasarkan sistem PPDB, anak perempuannya itu tak masuk dalam dua sekolah tersebut. Padahal, jika berdasarkan nilai unas tergolong tinggi, yaitu 35,50. ’’Secara logika paling dekat dengan rumah saya (Patihan) itu adalah SMAN 2. Nilai UN-nya 35,50. Tetapi, tidak masuk. Begitu juga dengan pilihan keduanya di SMAN 1 Madiun juga tidak masuk,’’ jelasnya.

Menurut dia, sistem zonasi sulit diterima. Karena para orang tua sudah bekerja lebih keras agar sang anak mendapat pendidikan yang baik. Anak-anak pun telah berusaha mengejar nilai ujian yang tinggi. ’’Kan kasihan kalau mau masuk swasta. Tentu mempengaruhi beban psikologis anak,’’ jelas Agus.

Sebelum ngluruk ke cabdindik, belasan wali murid tersebut lebih dulu wadul ke Ketua DPRD Kota Madiun, Istono untuk meminta dikaji kembali sistem PPDB zonasi. ‘’Kalau sudah seperti solusinya bagaimana,’’ tanya Istono saat ikut mendampingi belasan wali murid itu wadul ke kantor cabdindik kemarin.

Diakuinya, penerapan sistem zonasi belum tentu berjalan mulus di seluruh daerah. Sehingga perlu adanya evaluasi. Pihaknya bersama dengan eksekutif berencana mengusulkan perubahan sistem zonasi PPDB ke Pemprov Jatim. ‘’Ini harus dievaluasi. Jangan sampai anak-anak malas sekolah atau bahkan putus sekolah,’’ ujar politikus Partai Demokrat itu. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here