Ngetik Disanggong Polisi dan Tentara

106

Sudah banyak narasi yang kita baca perihal kontribusi para wartawan di era milenium. Namun, ada satu hal yang tampaknya belum banyak diketahui orang. Yakni, pekerjaan mereka menerbitkan surat kabar kala tiga dekade lalu adalah sesuatu yang amat sulit, bahkan berisiko. Malah pada saat pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, Supardi yang merupakan wartawan lepas harus meregang nyawa. Dikubur hidup-hidup di Kresek, Wungu, Kabupaten Madiun.

————–

TUGAS mendadak didapat Siswowidodo dari kantornya Surabaya Post. Kala itu, dia diminta untuk meliput kegiatan Wakil Presiden RI Tri Sutrisno dalam rangka kunjungan kerja (kunker) di Pacitan.

Di sisi lain, dia diharapkan sudah bisa mengirimkan kegiatan tersebut sebelum pukul 10.00.

Karena berkaitan dengan deadline cetak koran pada sore harinya. Sementara, pada saat itu Tri Sutrisno baru saja tiba di Gedung Gasibu Swadaya yang berada persis di seberang alun-alun Pacitan.

Siswo tentu gelagapan. Tapi, dia tidak kurang akal. Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Tri Sutrisno kala itu dicatatnya secara runtut di kertas HVS.

Secepat kilat kemudian dia berlari menuju ke abang becak yang berada tak jauh di dekat lokasi acara. Meminta abang becak itu mengantarkannya ke warung telkom (wartel) mengirimkan berita. ’’Saat itu berita masih dikirim via faksimile, belum seperti sekarang (via internet, Red),’’ kata Siswo kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (8/2).

Berita yang ditulis tangan itu pun tak disertai foto. Karena proses pengiriman foto bila dilakukan dari Pacitan sudah tidak memungkinkan. Tapi, kantor memakluminya. Sebab, saat itu sarana prasarana untuk membuat karya jurnalistik masih terbatas. ’’Belum ada internet dan komputer,’’ ujar wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tersebut.

Foto hasil jepretan dari kamera analognya baru bisa dikirimkan ke kantornya di Surabaya keesokan harinya. Itu pun harus melalui proses panjang. Di mana rol film kamera dibawa ke tukang cetak foto.

Baru setelah itu hasil cetakan dikirim via faksimile atau bahkan diantar langsung oleh portir ke Surabaya dengan naik bus. ’’Tak jarang ketika sudah mepet dengan deadline cetak, rol film kamera langsung dikirim secara gelondongan tanpa dicetak lebih dulu ke kantor,’’ kenang Siswo.

Tapi, pengalaman itu tidak dijalaninya sendiri. Wartawan dari media lain juga melakukan hal serupa. Karena memang pada saat itu belum ada internet. Sementara kamera yang dipakai untuk memotret juga berupa kamera analog, belum digital. ’’Bahkan saya baru mengenal kamera digital antara tahun 1998–1999. Saat saya ditugasi meliput pertemuan Gus Dur, Amien Rais, Sultan Hamengkubuwono X, Akbar Tanjung, dan Megawati. Itu pun yang memakai adalah wartawan nasional,’’ ungkap Siswo.

Siswo mengungkapkan keberadaan wartawan di Kota Madiun era 1990-an masih bisa dihitung jari. Di antaranya, (alm) Sri Purwati dari Jawa Pos, M. Halwan (Surabaya Post), Sudarno (Suara Indonesia), Dwi Purwanto (Jaya Baya), Endang (RRI), Sunaryoto (Surya), Abdullathif dan Sulastri (Kompas). ’’Karena keberadaan wartawan saat itu terbatas, semua meng-cover Karesidenan Madiun,’’ tutur mantan wartawan Karya Dharma tersebut.

Dari sisi kesejahteraan, profesi wartawan kala itu juga terbilang makmur. Karena honor yang diterima dari perusahaan lumayan besar. Siswo misalnya. Dia menerima bayaran sekitar Rp 416 ribu per bulan. Nominal tersebut bahkan lebih besar dibanding gaji yang diterima seorang CPNS saat itu. ’’Kala itu istri saya (Eny Sumarjati, Red) yang berstatus CPNS memperoleh penghasilan hanya Rp 86 ribu,’’ kata pria kelahiran 20 Juni 1964 itu.

Tapi, kondisi saat ini kebalikannya. Penghasilan seorang CPNS bisa melebihi wartawan. Padahal, risiko yang ditanggung seorang wartawan dalam menghasilkan sebuah karya jurnalistik cukup berat.

Masuk pada era pascareformasi, kata Siswo, mulai banyak bermunculan media-media lokal di Kota Madiun. Seperti halnya Jawa Pos yang mendirikan anak perusahaan Radar Madiun serta Jtv Madiun. Jumlah wartawan juga makin banyak. ’’Bahkan, sekarang sudah banyak bermunculan media-media online,’’ ujar warga Jalan Tirta Raya I, Kelurahan Nambangan Lor, Manguharjo, itu.

Karena itu, Siswo menyebut mereka yang berprofesi wartawan sungguh beruntung. Karena semua fasilitas sudah tersedia sehingga memudahkan dalam proses pengiriman dan pencetakan sebuah berita.

Berbeda dengan dulu. Semasa awal-awal dirinya menjadi wartawan, terutama pada era 1990-an, memang jauh dari normal. Pemerintah masih memegang kendali atas kontrol sebuah karya jurnalistik. Tak jarang beberapa penyidik PNS, kepolisian, dan TNI selalu menyanggong di sejumlah kantor berita lokal yang ada di Kota Madiun.

Mereka ingin mendapat informasi bahwa berita yang dibuat sesuai dengan koridor sebelum naik cetak. ‘’Tapi, semua sistem pembuatan berita berjalan seperti biasa. Tidak sampai ada pemberedelan,’’ tandasnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here