HukumNgawi

Negara Buntung Rp 513 Juta

NGAWI – Kasus korupsi penyelewengan anggaran ganti untung atas pembebasan lahan dan bangunan terdampak tol Ngawi-Solo semakin benderang. Negara buntung Rp 513 juta akibat perbuatan jahat yang dilakukan Rusman, mantan kepala SDN Widodaren 1. Angka itu diperoleh setelah ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merampungkan penghitungan. ‘’Kami komparasikan data ahli dari BPKP dan KJPP, serta perhitungan kami sendiri. Hasil akhirnya sinkron, ditemukan kerugian negara Rp 513 juta,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Ngawi Wisnu Pratistha kemarin (18/4).

Kerugian itu diperoleh dari selisih uang pembangunan dan pembebasan lahan yang dibayarkan pelaksana tol pada panitia pelaksana pembangunan ganti rugi sekolah. Dari total uang pengganti sebesar Rp 1,7 miliar, sekitar Rp 1,1 miliar terserap untuk pembangunan gedung sekolah. Sedangkan Rp 513 juta masuk ke kantong pribadi pria 60 tahun itu. ’’Awalnya penggelapan karena temuan awal ada pemindahan uang dari rekening tim ke pribadi,’’ terang Wisnu.

Temuan kerugian negara itu membuat penyidik menambahkan jeratan pasal bagi mantan kepala sekolah tersebut. Sebelumnya, jeratan yang disangkakan hanya pasal 8 Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Pasca temuan itu, jaksa menambahkan dua pasal lagi yakni 2 dan 3 UU Tipikor. ’’Karena dalam perkara ini ditemukan juga kerugian negara, maka pasalnya kami tambahkan,’’ jelas jaksa asal Jogjakarta itu.

Kesaksian itu melancarkan upaya penyidik dalam melengkapi berkas perkara tahap dua. Berkas penyidikan itu, kata Wisnu, bakal diteruskan ke jaksa penuntut umum (JPU). Proses kelengkapan data hingga dinyatakan P-21 dipastikan tak lama hingga berkas masuk ke Pengadilan Tipikor, Surabaya. ’’Setelah keterangan dua ahli itu, berkas kami serahkan ke JPU untuk P-21 sebelum ke pengadilan,’’ papar Wisnu.

Selasa (17/4), jaksa juga memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Abimanyu dan Kepala Desa Widodaren Yamini. Kesaksian dua pejabat itu turut menguatkan perbuatan melanggar hukum Rusman. Dua pejabat tersebut dimintai keterangan penyidik Pidsus Kejari, Selasa siang. Jaksa mendalami keterangan dua saksi, materinya seputar aset bangunan SDN Widodaren 1. ’’Hanya mengkroscek keterangan,’’ dalih Wisnu.

Hingga kini pihaknya masih fokus pada Rusman. Namun, dia memastikan akan mengusut tuntas jika ditemukan bukti baru yang mengarah ke oknum lain yang terlibat dalam perkara ini. ’’Tidak ada fakta baru pengembangan tersangka,’’ ujarnya.

Kayubi, penasihat hukum (PH) Rusman, terus mengikuti perkembangan perkara kliennya. Beberapa langkah akan ditempuhnya untuk meringankan tuntutan yang diberikan jaksa dalam persidangan. ’’Tunggu saja nanti,’’ ucap Kayubi.

Diberitakan sebelumnya, perkara dugaan penggelapan yang disangkakan pada Rusman berawal dari ganti rugi pembangunan tol yang ditransferkan ke rekening tim panitia pembangunan SDN Widodaren 1. Rusman sebagai ketua tim saat itu malah memindahkan uang tersebut ke rekening pribadinya tanpa melalui musyawarah. Tidak ada kecurigaan dari panitia lainnya, sebab dari awal Rusman dipercaya memegang uang tersebut. Lantaran tersangka menjadi ketua panitia pelaksana pembangunan SD. Rusman pun harus mendekam di lapas kelas II-B Ngawi. (ian/c1/pra)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close