Nasib Dua ASN Makelar CPNS di Ujung Tanduk

155

MAGETAN – Inspektorat sudah merampungkan pemeriksaan terhadap Yud dan Rah. Dua kabid di satpol PP dan damkar itu terlilit kasus makelar CPNS tahun 2013. Kini, bola ada di tangan Bupati Magetan Suprawoto terkait bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. ’’Masih naik ke Pak Bupati,’’ kata Kepala BKD Magetan Suko Winardi.

Inspektur pada Inspektorat Magetan Mei Sugiarti mengatakan sudah ada keputusan sanksi terhadap dua oknum makelar calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 itu. Proses pemeriksaan keduanya sudah paripurna lengkap dengan rekomendasi sanksi yang akan diterima Rah dan Yud. Lantas, hasil tersebut diserahkan kepada BKD untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SK. ’’Belum terbit (SK, Red). Masih proses,’’ ujarnya.

Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, SK hukuman disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran memang sudah berada di tangannya. Namun, ada yang sudah dia tanda tangani, ada pula yang masih menumpuk di meja kerjanya. Semua surat yang masuk kepadanya itu dilengkapi dengan rekomendasi sanksi dari Inspektorat Kabupaten Magetan. ’’Sudah ada rekomendasi semua,’’ terangnya.

Rekomendasi sanksi yang diberikan Mei itu, lanjutnya, berdasar pada hasil pemeriksaan yang dijalani para ASN nakal. Di mana, hasil pemeriksaan itu bisa menjadi bahan pertimbangan sanksi, bisa memperberat ataupun meringankan. Tentunya, tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Yakni, PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). ’’Sudah sesuai aturan perundang-undangan,’’ jelas Kang Woto, sapaan bupati.

Dia menyebut, hukuman disiplin yang diberikan kepada ASN nakal sifatnya pembinaan. Agar oknum tersebut berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu juga menjadi pelajaran bagi ASN lainnya. Supaya mereka tak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Rah dan Yud. ’’Zaman sudah berubah. Sekarang sudah sangat transparan,’’ ujarnya.

Diketahui, Rah dan Yud diduga terlibat dalam praktik jual-beli jatah formasi penerimaan CPNS 2013 silam. Keduanya diadukan kepada bupati Magetan atas tindakan tak terpujinya itu. Sebab, mereka sudah menyerahkan sejumlah uang dan tidak kunjung diangkat menjadi CPNS. Karena saat itu Presiden RI Joko Widodo memberlakukan moratorium PNS. Namun, akhirnya Rah dan Yud bersedia mengembalikan uang yang diserahkan pasien CPNS tersebut. Rah harus mengembalikan sebanyak Rp 100 juta dan Yud sebanyak Rp 150 juta. Kendati korban sudah menerima duit tersebut, proses penanganannya tidak berhenti. (bel/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here